 |
| Kepala Bidang Pembinaan Fakir Miskin Dedi Kurniawan (Kiri) dan Kantor Dinas Sosial (Kanan). |
Selong — Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat pemutakhiran data perlindungan sosial (Perlinsos) untuk memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Kepala Bidang Pembinaan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, Dedi Kurniawan, mengatakan pemutakhiran data menjadi bagian penting dalam menentukan sasaran program bantuan sosial. Data masyarakat dalam sistem dikelompokkan berdasarkan tingkat kesejahteraan melalui sistem desil.
“Dalam pemberian bantuan, PKH itu ada desilnya. Perlinsos ini untuk pemutakhiran data,” jelas Dedi saat di temui di ruang kerjanya di Selong pada Senin, (7/9).
Menurutnya, penentuan desil dilakukan berdasarkan sejumlah variabel yang menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Masing-masing variabel tersebut memiliki bobot yang kemudian digunakan dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.
"Untuk ketentuan Desil, sudah ada variabelnya, masing masing variabel memiliki bobot", lanjut Dedi.
Sistem desil kemudian mengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan. Pengelompokan tersebut menjadi salah satu acuan dalam menentukan sasaran berbagai program bantuan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pemutakhiran data diperlukan karena kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah. Karena itu, data perlu diperbarui agar kondisi yang tercatat dalam sistem dapat lebih sesuai dengan keadaan masyarakat di lapangan.
Untuk mendukung pemutakhiran tersebut, Dinas Sosial menyediakan layanan melalui gerai pelayanan. Salah satunya dilaksanakan pada 19–20 September 2026 di Rest Area Sembalun, Lombok Timur.
"Silahkan berkunjung nanti di Sembalun bagi masyarakat sekitar, kami juga akan membuka gerai pelayanan disana", imbuhnya.
Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat mengikuti proses pemutakhiran apabila terdapat perubahan kondisi sosial ekonomi. Data yang semakin mutakhir diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam menentukan sasaran program perlindungan sosial secara lebih akurat.
Pemutakhiran data juga menjadi langkah penting untuk menjaga agar penyaluran bantuan sosial tidak hanya berdasarkan data lama, tetapi mempertimbangkan kondisi masyarakat yang terus mengalami perubahan. (Tika)
