 |
| Wakil Bupati Lombok Timur H.Edwin Hadiwijaya Bersama Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda KSB Syahril (Atas) dan Momen Poto Bersama TPID Lombok Timur (Bawah). |
Lombok Timur - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi regional. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Capacity Building Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sumbawa Barat ke Kabupaten Lombok Timur bertema "Memperkuat Kapasitas dan Sinergitas Antar Daerah" yang berlangsung di Lombok Timur, Kamis (30/7).
Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya menyampaikan apresiasi atas kunjungan TPID Kabupaten Sumbawa Barat. Menurutnya, pengendalian inflasi tidak lagi dapat dilakukan secara parsial oleh satu daerah atau satu instansi karena dinamika harga pangan dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari ketersediaan pasokan, distribusi hingga dampak perubahan iklim.
"Dinamika harga pangan dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, hingga tantangan perubahan iklim. Karena itu, kolaborasi dan sinergi lintas daerah menjadi kunci utama yang sangat relevan dengan kondisi saat ini," ujar Edwin.
Ia menjelaskan, Pemkab Lombok Timur secara konsisten menerapkan strategi 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif melalui berbagai program lintas sektor. Di sektor pertanian, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp1,1 miliar untuk pengadaan bibit tanaman dalam polybag bagi anggota PKK dan GOW, serta membangun greenhouse budidaya cabai dan hortikultura senilai Rp1,5 miliar yang dikelola BUMD PD Agro Selaparang.
Di bidang perlindungan sosial, Pemkab Lombok Timur menyalurkan bantuan belanja sembako senilai Rp30 miliar yang menyasar lebih dari 198 ribu rumah tangga pada desil 1 hingga 3. Selain itu, disalurkan pula bantuan tunai sebesar Rp3 miliar bagi guru ngaji, marbot, dan pengajar TPQ melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Lombok Timur.
Sebagai bagian dari pengendalian inflasi, Pemkab Lombok Timur juga memperkuat kerja sama antar daerah melalui komitmen pasokan komoditas strategis. Bersama Bank Indonesia, Bulog, dan champion cabai, pemerintah melaksanakan operasi pasar murah secara masif di 21 kecamatan, melakukan pemantauan harga secara rutin di pasar tradisional, serta memperkuat komunikasi publik guna mencegah terjadinya panic buying.
Edwin berharap pertemuan tersebut tidak berhenti sebatas forum diskusi, tetapi mampu menghasilkan rekomendasi dan langkah konkret yang memberikan dampak nyata terhadap stabilitas ekonomi kedua daerah.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Syahril menegaskan bahwa inflasi harus dipandang sebagai persoalan yang langsung memengaruhi kehidupan masyarakat, bukan sekadar angka statistik.
"Sumbawa Barat dan Lombok Timur hadir bukan sebagai dua entitas yang terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan ekosistem ekonomi regional. Apa yang terjadi di Pasar Selong maupun Pasar Sweta Mataram, dampaknya akan langsung terasa di Taliwang, dan sebaliknya," tegas Syahril.
Menurutnya, Lombok Timur memiliki keunggulan sebagai lumbung pangan dengan komoditas seperti cabai, bawang merah, dan telur, sementara Sumbawa Barat memiliki permintaan tinggi seiring berkembangnya industri pertambangan, namun masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. Kondisi tersebut dinilai menjadi peluang untuk membangun kerja sama yang saling menguntungkan.
Untuk itu, Syahril mengusulkan lima pilar strategi sinergi pengendalian inflasi antara kedua daerah, yakni integrasi sistem informasi pasar dan Early Warning System, optimalisasi rantai pasok serta efisiensi logistik lintas laut, pengembangan sentra produksi dan hilirisasi bersama, koordinasi operasi pasar dan cadangan pangan, serta penguatan literasi ekonomi dan peran masyarakat.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi guna merumuskan komitmen bersama. Melalui kerja sama tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat diharapkan segera menyusun langkah teknis pelaksanaan berbagai kesepakatan demi menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa. (*)
