 |
| Ketua TP PKK Kabupaten Lombok Timur, Hj. Ra'yal Ain Warisin (Atas) dan Segenap OPD Serta NGO (Bawah) di Pendopo Bupati. Jum'at, (3/7). |
LOMBOK TIMUR – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Lombok Timur memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan menggandeng Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lembaga swadaya masyarakat (NGO) melalui penandatanganan perjanjian kerja sama yang berlangsung di Pendopo Bupati Lombok Timur, Jumat (3/7).
Kerja sama tersebut difokuskan untuk mendukung pelaksanaan program Pokja I, II, III, dan IV TP PKK sebagai upaya mempercepat pencapaian berbagai program pembangunan daerah, terutama di tengah keterbatasan anggaran.
Ketua TP PKK Kabupaten Lombok Timur, Hj. Ra'yal Ain Warisin, menegaskan bahwa keberhasilan program pemerintah sangat bergantung pada semangat kebersamaan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, berbagai tantangan pembangunan akan lebih mudah dihadapi apabila seluruh pihak bekerja bersama dan saling mendukung.
"Seberat apa pun tugas dan program yang dihadapi akan terasa ringan jika dikerjakan secara bersama-sama. Karena itu, kolaborasi menjadi kebutuhan untuk memastikan program-program pemerintah berjalan dengan baik," ujarnya.
Ra'yal Ain menjelaskan, TP PKK telah menyiapkan berbagai langkah konkret dalam menangani persoalan mendasar masyarakat, khususnya di bidang sanitasi dan kesehatan.
Program sanitasi akan diperkuat melalui Pokja yang membidangi edukasi perilaku hidup bersih dan sehat serta pelestarian lingkungan. Sementara itu, pelayanan kesehatan masyarakat akan diintegrasikan melalui Posyandu dengan melibatkan enam OPD terkait.
Ia menilai kerja sama tersebut perlu diperkuat melalui payung hukum yang jelas agar implementasi program di lapangan dapat berjalan lebih efektif.
"Kita ingin membangun kerja sama agar ada payung hukumnya yang jelas dalam mengimplementasikan program di lapangan," katanya.
Selain itu, Ketua TP PKK juga menyoroti dua persoalan sosial yang masih menjadi tantangan besar di Lombok Timur, yakni stunting dan pernikahan usia dini.
Menurutnya, kedua persoalan tersebut saling berkaitan. Salah satu faktor yang memicu pernikahan anak adalah kondisi ekonomi keluarga, termasuk ketika orang tua bekerja ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) sehingga pengawasan terhadap anak menjadi berkurang karena dititipkan kepada keluarga lain.
Ia berharap sinergi yang dibangun tidak hanya melibatkan instansi pemerintah, tetapi juga terus diperluas dengan berbagai organisasi non-pemerintah.
"Mudah-mudahan dengan adanya kerja sama antara PKK, OPD, dan pihak NGO ini, kita dapat saling bersinergi. Mari kita bulatkan niat dan tekad untuk membuktikan bahwa kita bisa berbuat lebih demi menyukseskan seluruh program pembangunan pemerintah daerah," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur, Achmad Dewanto, yang mewakili OPD, menyambut baik inisiatif TP PKK dalam membangun kolaborasi lintas sektor.
Menurutnya, penguatan kemitraan menjadi langkah strategis di tengah tantangan efisiensi anggaran yang sedang dihadapi pemerintah daerah.
"Kerja sama ini menjadi sangat penting karena daerah kita sedang menghadapi tantangan yang luar biasa. Di tengah kondisi anggaran yang diefisiensi, kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Kita harus saling menguatkan," ujarnya.
Achmad juga mengapresiasi kontribusi NGO yang selama hampir satu dekade telah aktif melakukan pemberdayaan masyarakat hingga tingkat akar rumput. Kehadiran TP PKK dinilai semakin memperkuat jangkauan program karena memiliki jaringan organisasi hingga tingkat dasawisma.
Senada dengan itu, Direktur LPSDM NTB, Ririn Hayudiani, yang mewakili NGO, mengapresiasi ruang kolaborasi yang dibuka Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui TP PKK.
Menurutnya, sinergi tersebut menjadi langkah strategis untuk menyatukan berbagai potensi dalam mendukung terwujudnya target Smart Lombok Timur.
"Melalui penandatanganan kerja sama antara NGO dan OPD ini, kita bersama-sama menyatukan potensi untuk mewujudkan capaian target Smart Lombok Timur," katanya.
Ririn menambahkan, fokus utama kolaborasi tersebut adalah memperkuat pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput, terutama dalam penanganan stunting, pernikahan anak, dan kemiskinan.
Ia optimistis, apabila seluruh pihak terus bergotong royong, berbagai persoalan sosial tersebut dapat ditangani secara lebih efektif sekaligus menjadi model kolaborasi yang dapat diterapkan di daerah lain. (*)
