 |
| H.Ahyan,SH.,MH. Asisten I Setda Lombok Timur dan juga Ketua Satgas MBG Kabupaten Lombok Timur. |
Lombok Timur – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), H. Ahyan, SH., MH., mengusulkan pembatasan jumlah sasaran penerima manfaat dalam program MBG guna menjaga kualitas makanan dan kesiapan dapur penyedia (SPPG).
Ahyan menyampaikan, saat ini Lombok Timur memiliki jumlah dapur MBG terbanyak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yakni sebanyak 252 dapur. Dengan jumlah tersebut, menurutnya idealnya setiap dapur hanya melayani 500 hingga 1.000 penerima manfaat, baik siswa, balita, maupun ibu hamil.
“Kalau bisa jumlah sasarannya 500 sampai 1.000 saja, tidak seperti sebelumnya yang bisa mencapai 3.000 bahkan lebih,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (27/4).
Ia menjelaskan, tingginya jumlah penerima dalam satu dapur berpotensi menurunkan kualitas makanan karena keterbatasan waktu pengolahan. Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan di atas 2.000 penerima, proses memasak harus dimulai sejak dini hari.
“Kalau jumlahnya terlalu besar, otomatis mulai masaknya bisa dari jam 00.30 malam, dan ini berisiko terhadap kualitas,” katanya.
Selain itu, Satgas juga menyoroti pentingnya penataan jarak distribusi dari dapur ke penerima manfaat. Menurutnya, semakin banyak dapur yang tersedia, maka beban distribusi akan semakin ringan dan kualitas layanan dapat lebih terjaga. Saat ini, dari total dapur yang ada, sekitar 200 dapur telah beroperasi, meskipun sebagian lainnya masih dalam status belum aktif atau disuspend.
Terkait dapur yang disuspend, Ahyan menjelaskan hal tersebut umumnya disebabkan belum terpenuhinya persyaratan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Ia menegaskan pihaknya akan membantu agar dapur tersebut segera memenuhi standar yang ditetapkan.
“Bukan untuk mencabut suspend, tapi agar mereka cepat memenuhi syarat yang diminta,” tegasnya.
Di sisi lain, Satgas juga menyoroti kapasitas tenaga ahli gizi di dapur SPPG yang dinilai masih minim pengalaman. Hal ini menjadi perhatian setelah adanya masukan dari koordinator di tingkat kecamatan. Ia meminta adanya peningkatan kapasitas dari Badan Gizi Nasional (BGN) guna mengantisipasi potensi masalah, termasuk risiko keracunan makanan.
“Ahli gizi harus benar-benar bisa memastikan makanan yang disajikan layak konsumsi. Karena sebelumnya menu sudah disusun jauh hari, tinggal bagaimana disiplin terhadap SOP dijalankan secara ketat,” jelasnya.
Sebelumnya, insiden dugaan keracunan makanan terjadi di Kecamatan Pringgasela yang menyebabkan sejumlah siswa dan ibu hamil harus mendapatkan perawatan di puskesmas. Meski demikian, Ahyan memastikan kondisi para korban saat ini telah membaik.
“Kondisinya sudah stabil dan semuanya sudah pulang dari puskesmas,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi pelaksanaan program MBG, mulai dari proses penerimaan bahan baku, penyortiran, hingga penyajian makanan. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan fasilitas layanan kesehatan juga terus diperkuat guna memastikan respons cepat terhadap kejadian serupa.
Satgas MBG Lombok Timur pun mengimbau pihak sekolah dan masyarakat untuk segera melaporkan jika ditemukan keluhan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG.
“Jika ada temuan, silakan segera laporkan ke kami,” pungkas Ahyan. (*DN)
