 |
| Bupati H.Haerul Warisin Didampingi Sekda Dr.H.M.Juaini Taofik Saat Bersama Mensos Saifullah Yusuf. Selasa, (28/4). |
Jakarta, 28 April 2026 – Kementerian Sosial Republik Indonesia menggelar audiensi bersama sejumlah kepala daerah di Jakarta, Selasa (28/4). Dalam pertemuan tersebut, Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Haerul Warisin didampingi Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik menyampaikan langsung tiga persoalan utama daerah kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Isu pertama yang disampaikan berkaitan dengan program Sekolah Rakyat. Bupati Haerul mengungkapkan bahwa program yang telah berjalan selama dua tahun di Lombok Timur masih menghadapi kendala lahan dan fasilitas. Saat ini, sebanyak 100 siswa setara Sekolah Dasar (SD) masih menumpang di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Lenek, sementara 125 siswa setara Sekolah Menengah Atas (SMA) menempati eks Akper Sakra.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah sebelumnya telah menyiapkan lahan seluas 5 hektare sesuai informasi awal. Namun, belakangan diketahui kebutuhan lahan mencapai 7 hektare. Meski demikian, Pemkab Lombok Timur tetap berkomitmen untuk mendukung keberlanjutan program tersebut.
“Kami tetap berkomitmen agar Sekolah Rakyat ini bisa berjalan optimal di Lombok Timur,” ujarnya.
Permasalahan kedua yang diangkat adalah terkait kepesertaan BPJS Kesehatan. Bupati menyebut sebanyak 130.000 warga Lombok Timur dinonaktifkan kepesertaannya. Padahal, pada tahun 2026 pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp90 miliar untuk pembayaran BPJS Kesehatan, meningkat dari Rp80 miliar pada tahun sebelumnya.
“Jika 130.000 jiwa yang dinonaktifkan itu tidak diambil alih oleh pemerintah pusat, maka kami harus menambah anggaran sebesar Rp50 miliar. Meskipun pendapatan daerah kami meningkat, angka tersebut tetap sangat berat bagi APBD,” tegasnya.
Sementara itu, untuk program Bantuan Sosial (Bansos), Bupati memastikan bahwa kondisinya relatif aman karena telah tersalurkan dengan baik kepada masyarakat yang berhak.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Ia meminta kepala daerah untuk tetap fokus, mulai dari tahap pelaksanaan hingga pengawasan program.
Terkait BPJS Kesehatan, Mensos menjelaskan bahwa dari 130.000 peserta yang dinonaktifkan, sekitar 70.000 di antaranya telah disesuaikan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Di sisi lain, sebanyak 72.000 jiwa justru diaktifkan kembali sesuai kriteria yang layak menerima bantuan.
“Penonaktifan ini kami lakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Bagi yang tidak tertanggung pusat, silakan daerah mengambil alih. Saya minta data yang sudah ditanggung pusat tidak lagi dibebankan ke daerah,” pungkasnya. (DN)
