 |
| Gubernur NTB Dr.H.Lalu Muhammad Iqbal dan Wakil Gubernur NTB Hj.Indah Damayanti Putri Saat Melakukan Panen Raya. |
Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat ketahanan dan swasembada pangan daerah sebagai bentuk dukungan terhadap program nasional.
Komitmen tersebut sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia yang menekankan pentingnya mengembalikan kejayaan swasembada pangan seperti pada dekade 1980-an melalui peningkatan produksi, perluasan areal tanam, dan produktivitas pertanian.
Pemerintah Provinsi NTB melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menyampaikan bahwa capaian sektor pertanian NTB menunjukkan tren yang sangat positif.
Berdasarkan data Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi NTB pada tahun 2025 mencapai 1.698.283 ton Gabah Kering Giling (GKG), meningkat 16,85 persen dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 1.453.408 ton GKG.
“Peningkatan ini menunjukkan kerja kolektif yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Ini menjadi dasar optimisme kita dalam memperkuat swasembada pangan NTB menuju tahun 2026,” ujar Ahsanul Khalik.
Ia menjelaskan, kenaikan produksi padi tersebut didukung oleh peningkatan luas panen dari 281.718 hektare pada tahun 2024 menjadi 322.927 hektare pada tahun 2025. Selain itu, produktivitas padi juga mengalami peningkatan dari 51,59 kuintal per hektare menjadi 52,59 kuintal per hektare.
Secara rinci, data KSA BPS mencatat Lombok Tengah menjadi daerah dengan produksi tertinggi dengan luas panen 78.639 hektare dan produksi 421.941 ton GKG. Disusul Kabupaten Sumbawa dengan luas panen 74.736 hektare dan produksi 398.864 ton GKG, serta Lombok Timur dengan luas panen 45.387 hektare dan produksi 243.474 ton GKG.
Daerah lainnya seperti Kabupaten Bima, Dompu, Lombok Barat, Sumbawa Barat, Lombok Utara, Kota Mataram, dan Kota Bima juga turut memberikan kontribusi signifikan terhadap produksi padi NTB.
Menurut Ahsanul Khalik, capaian tersebut tidak terlepas dari implementasi berbagai program pro-rakyat di sektor pertanian.
“Keberhasilan ini didukung oleh optimasi lahan seluas 10.574 hektare pada tahun 2025, penggunaan benih unggul bersertifikat, penyaluran pupuk subsidi sesuai RDKK, penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah gabah menjadi Rp6.500 per kilogram, serta kolaborasi kuat antara pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, dan para petani,” jelasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, Hj. Eva Dewiyani, S.P., mengatakan bahwa memasuki tahun 2026 pihaknya akan terus memperkuat berbagai program strategis untuk menggerakkan seluruh potensi pertanian di NTB. Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi lahan dan penguatan kebijakan pertanian daerah agar sejalan dengan program swasembada pangan nasional.
“Kami optimistis NTB mampu menjaga tren peningkatan produksi sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah sebagai kontribusi nyata dalam mewujudkan kebangkitan swasembada pangan Indonesia,” tutup Eva Dewiyani. (Sr)
