 |
| Bupati H.Haerul Warisin Saat Memberikan Arahan (Atas) dan Saat Bersama Korwas BPKP dan Sejumlah Pejabat (Bawah) di Pendopo Bupati. Kamis, (23/7). |
LOMBOK TIMUR – Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menginstruksikan pembenahan total data kemiskinan menyusul masih rendahnya capaian awal digitalisasi bantuan sosial (bansos) di daerah tersebut. Sebanyak 300 relawan pemuda bersama jajaran pemerintah daerah akan diterjunkan untuk memastikan akurasi data masyarakat penerima manfaat. Instruksi itu disampaikan saat membuka kegiatan Percepatan Aktivasi Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Pendopo Bupati, Kamis (23/7).
Dalam arahannya, Bupati mengaku tidak terkejut saat menerima laporan bahwa progres awal digitalisasi bansos baru berada di kisaran satu persen. Menurutnya, kondisi tersebut masih dapat dimaklumi mengingat besarnya jumlah penduduk dan tingginya angka kemiskinan di Lombok Timur.
"Saya baru mengetahui kondisi ini dua malam lalu setelah menerima laporan awal dari dinas terkait yang menyampaikan bahwa prosesnya memang belum bergerak optimal dan masih perlu pembenahan. Ini hal yang wajar di tahap awal, tetapi bapak-ibu BPKP harus yakin bahwa kami di Lombok Timur biasa bekerja cepat," ujarnya.
Ia optimistis pendataan yang dilakukan akan menghasilkan data kemiskinan yang lebih lengkap dan akurat. Menurutnya, aktivasi Perlinsos menjadi momentum penting untuk memperbaiki basis data sekaligus menjawab berbagai kritik mengenai ketidaktepatan sasaran penyaluran bantuan sosial.
"Ini waktu yang sangat tepat untuk kita tuntaskan bersama. Saya akan bertindak tegas, tidak boleh ada lagi data yang abal-abal atau tidak akurat," tegasnya. Bupati juga mengingatkan pentingnya amanah dalam menjalankan tugas dengan mengutip Surah An-Nisa ayat 58. "Jika kita yang mengemban tugas ini justru melenceng, tentu dosa besar yang kita dapatkan," katanya.
Untuk mempercepat proses tersebut, Bupati akan mengumpulkan seluruh pejabat eselon II dan III, Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH), membentuk satuan tugas (Satgas), serta tim kerja yang bertugas memetakan langkah teknis di lapangan. Ia juga memberikan apresiasi kepada 300 relawan dan elemen pemuda yang siap melakukan verifikasi serta penataan data masyarakat secara langsung.
Sementara itu, Korwas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Ahmad Bashori menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Ia menjelaskan bahwa Lombok Timur ditetapkan sebagai salah satu daerah percontohan digitalisasi bantuan sosial tahun 2026 yang saat ini dimonitor langsung oleh BPKP sebagai bagian dari implementasi program Kementerian Sosial di bawah koordinasi Ketua Dewan Ekonomi Nasional
.
Bashori mengungkapkan, hasil monitoring menunjukkan progres pendaftaran bansos di Lombok Timur baru mencapai sekitar 7.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sementara capaian Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih sekitar 7 persen. Menurutnya, percepatan IKD sangat penting untuk mendukung validasi data yang terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Ia juga mengidentifikasi sejumlah kendala yang masih dihadapi, di antaranya perlunya penguatan kebijakan dan strategi komunikasi pelaksanaan program, serta keterbatasan jaringan internet di sejumlah wilayah. Karena itu, kegiatan percepatan aktivasi Perlinsos diharapkan mampu mendorong akselerasi digitalisasi bansos sehingga penyaluran bantuan di Lombok Timur menjadi lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran. (*)
