 |
| Wakil Bupati Lombok Timur H.Moh.Edwin Hadiwijaya Saat Membuka Kegiatan di Ruang Rapat Bappeda. Rabu, (28/1). |
LOMBOK TIMUR — Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya menghadiri sekaligus membuka kegiatan pendampingan analisis situasi dalam aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bappeda Lombok Timur, Rabu (28/1), dan melibatkan unsur pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati yang juga menjabat Ketua Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S) mengapresiasi pelaksanaan pendampingan tersebut. Ia menegaskan bahwa rapat dan pendampingan ini menjadi sangat penting sebagai upaya memperkuat langkah strategis penurunan stunting berbasis data yang akurat dan terukur.
Wabup menyoroti angka stunting di Lombok Timur yang masih menjadi tertinggi dari sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan data pada Desember 2025, angka stunting Lombok Timur berada pada 22,39 persen. Sementara pada Januari 2026 kembali muncul kasus baru sebesar 0,8 persen atau sebanyak 545 kasus.
Berkaitan dengan kondisi tersebut, ia meminta Sekretaris Bappeda untuk melakukan pengecekan ulang terhadap data yang ada. Ia juga menekankan bahwa upaya penurunan stunting tidak hanya melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi juga mendorong peran aktif organisasi kemasyarakatan. Menurutnya, data dari 21 kecamatan harus akurat dan dikelola dengan baik agar intervensi lebih cepat dan efektif. Karena itu validasi data serta sinergi, kolaborasi, dan kerja sama seluruh pihak dinilai penting agar intervensi benar-benar berbasis kondisi riil di lapangan.
Pentingnya penguatan data juga ditegaskan Ketua Tim Pendamping Arifin Effendy Hutagalung selaku Analis Kebijakan Madya Koordinator Substansi Kesehatan Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Bangda. Ia mengingatkan bahwa target nasional penurunan stunting pada tahun 2029 adalah sebesar 14,2 persen dan 5 persen pada tahun 2045, sebagaimana tertuang dalam RPJMN, sehingga pencegahan stunting tidak hanya mengandalkan perluasan program, tetapi harus ditopang oleh kualitas perencanaan berbasis analisis data yang tajam serta konvergensi lintas sektor yang kuat.
Ia juga menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Bangda memiliki peran strategis sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peran tersebut tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi juga pengarah kebijakan dalam pengendalian proses dan konsistensi pelaksanaan percepatan penurunan stunting.
Menurutnya, peran strategis tersebut diwujudkan melalui penerjemahan kebijakan nasional ke dalam dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi daerah, penguatan tata kelola berbasis data melalui sistem integrasi lintas sektor yang terhubung dengan sistem nasional seperti SIPD dan sistem sektoral lainnya, serta penguatan kolaborasi dan koordinasi lintas sektor melalui TP3S hingga ke tingkat kecamatan, desa, dan dusun sebagai garda terdepan penanganan stunting.
Melalui pendampingan ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi data yang lebih konkret dan dapat dijadikan acuan bersama dalam penyusunan program dan kebijakan penurunan stunting ke depan. Kegiatan pendampingan tersebut selain melibatkan tim pusat dari Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, juga diikuti perwakilan Kementerian Kesehatan, tim provinsi dari Poltekkes Mataram, serta para peserta pendamping analisis situasi aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting dari Bappeda se-Pulau Lombok dan Kabupaten Sumbawa Barat.
