 |
| Ketua Umum Pemuda NWDI Lombok Timur (Kiri) dan Kondisi Kantor Desa Gelanggang Saat di Demo Warga (Kanan). |
Lombok Timur - Pemuda NWDI Soroti Peran Kadis PMD Lombok Timur di Tengah Gejolak Desa. Ketua Umum Pemuda NWDI Lombok Timur, Mahsar menyoroti sikap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lombok Timur yang dinilai pasif di tengah maraknya gejolak dan aksi penyegelan kantor desa oleh warga. Hal itu disampaikannya saat dikonfirmasi media ini Selasa, (6/1)
Ia menyayangkan tidak terlihatnya langkah antisipatif dari Dinas PMD saat sejumlah desa menghadapi konflik serius, termasuk penyegelan kantor desa oleh masyarakat.
Mahsar mempertanyakan keberadaan dan peran Kepala Dinas PMD Lombok Timur, Hambali, yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLt) Inspektur Inspektorat.
Menurutnya, kondisi ini menunjukkan seolah-olah pimpinan Dinas PMD “tutup mata dan tutup telinga” terhadap persoalan yang berkembang di desa-desa. Ia menilai tidak ada langkah konkret untuk meredam aksi demonstrasi yang semakin meluas di wilayah Lombok Timur.
Mahsar menyebut beberapa desa yang saat ini mengalami gejolak, antara lain Desa Madayin Kecamatan Sambalia dan Desa Gelanggang Kecamatan Sakra Timur yang kantor desanya disegel paksa oleh masyarakat. Bahkan, penyegelan Kantor Desa Gelanggang telah berlangsung hampir tiga minggu. Selain itu, Desa Seruni Mumbul, Desa Aikdewa, dan terbaru Desa Sakra juga dilaporkan berada dalam kondisi tidak kondusif akibat berbagai persoalan internal desa.
Menurut Mahsar, kondisi ini tidak lepas dari meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap tata kelola dana desa, termasuk Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Pendapatan Asli Desa (PADes). Ia menilai transparansi dari pemerintah desa menjadi kunci utama untuk mencegah konflik.
“Sekarang bukan zamannya lagi masyarakat diam. Warga sudah paham aturan dan mekanisme pengelolaan anggaran desa,” tegasnya.
Mahsar juga mengkritik kecenderungan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai terlalu sering melempar persoalan desa kepada Bupati. Ia menilai hal tersebut justru membebani kepala daerah, sementara OPD teknis seperti Dinas PMD seharusnya menjadi garda terdepan dalam mendeteksi dini dan menangani potensi konflik, termasuk melalui mediasi, bukan semata mengandalkan pendekatan aparat penegak perda.
"Sedikit dikit laporan ke Bupati, lalu OPD OPD ini sebagai kaki tangan Bupati tugasnya apa? Masak tidak bisa di redam melalui jalan musyawarah mufakat, atau dekati para tokoh misalnya", cetusnya.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Lombok Timur segera mengambil langkah serius agar konflik di desa tidak meluas ke wilayah lain. Menurutnya, sinergi dan kolaborasi seluruh pihak sangat dibutuhkan untuk duduk bersama mencari solusi, sehingga pelayanan masyarakat kembali berjalan normal dan stabilitas daerah tetap terjaga demi terwujudnya Lombok Timur yang aman dan kondusif.
"Tentu harapan kami permasalahan ini segera bisa diredam karena saya hawatir permasalahan permasalahan seperti ini membias ke desa desa lainnya di Lombok Timur ", tutupnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas PMD Hambali angkat bicara. Menurutnya pihaknya inten melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak desa terkait. Namun diakuinya penyegelan adalah buah dari habisnya kesabaran warga atas ulah Kepala Desanya. Ia pun berjanji akan mengupayakan jalan terbaik agar permasalahan tersebut bisa tertangani dengan baik.
Termasuk akan menjadi prioritas atau akan menaruh perhatian khusus bagi desa desa yang selama ini ada informasi pengelolaan keuangan desanya ada sedikit masalah.
"Kami tidak pernah diam untuk mencari solusi atas tuntutan masyarakat", ungkapnya.
Hambali mengakui bahwa masalah yang terjadi saat ini dibeberapa desa adalah bom waktu yang sudah lama masyarakat pendam atas ulah Kades yang tidak transparan dalam mengelola keuangan desa.
"Ini adalah bom waktu yang sudah lama masyarakat pendam", pungkasnya. (DN)
