 |
| Rapat Evaluasi Satu Tahun Beroperasinya SPPG Lombok Timur di Ruang Rapat DPRD. Senin, (19/01). |
Lombok Timur – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur menggelar rapat evaluasi satu tahun beroperasinya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Acara berlangsung di Ruang Rapat Kantor DPRD Lombok Timur, Senin (19/01/2025).
Rapat tersebut melibatkan Komisi IV DPRD Lombok Timur, Satgas SPPG Lombok Timur, Koordinator Wilayah (Korwil), Koordinator Regional NTB, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta para koordinator kecamatan se-Lombok Timur.
Dalam rapat evaluasi tersebut, sejumlah persoalan mencuat, mulai dari menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang basi dan kedaluwarsa, menu yang dinilai tidak sesuai, hingga persoalan ketidakakuratan dan kurangnya koordinasi antara mitra dapur MBG dengan kepala dapur, ahli gizi, dan akuntan.
Koordinator Wilayah SPPG Lombok Timur, Agamawan, mengakui masih banyak persoalan yang terjadi di masing-masing dapur MBG yang perlu dibenahi ke depan. Ia menjelaskan bahwa Program MBG di Lombok Timur mulai berjalan sejak 13 Januari 2025 dan hingga kini telah terdapat 213 dapur MBG yang beroperasi.
Banyaknya dapur yang telah running tersebut, menurutnya, turut memicu berbagai persoalan teknis di lapangan.
“Dari penelusuran kami sejatinya tidak ada yang basi pada saat dilakukan pemorsian di dapur MBG. Tetapi karena proses pengantaran yang memakan waktu lama, kemungkinan itu yang menyebabkan menu MBG menjadi basi saat sampai ke penerima manfaat,” jelas Agamawan.
Sementara itu, Ketua Satgas MBG Lombok Timur yang juga Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. M. Juaini Taofik, menegaskan bahwa tugas Satgas SPPG bersifat terbatas. Satgas, kata dia, tidak memiliki kewenangan untuk ikut campur langsung dalam aktivitas operasional dapur MBG, melainkan hanya bertugas memberikan masukan dan menyampaikan data terkait pelaksanaan program MBG di Lombok Timur.
“Tugas satgas tidak bisa masuk ke dalam aktivitas MBG. Kami hanya memberikan masukan dan data dari seluruh MBG yang ada di Lombok Timur,” ujar Juaini Taofik.
Meski demikian, Juaini Taofik mengungkapkan bahwa keberadaan program MBG memberikan dampak positif terhadap sektor pertanian di Lombok Timur. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), nilai tukar usaha pertanian pada tahun 2024 berada di angka 125,36 persen dan meningkat signifikan pada tahun 2025 menjadi 139,66 persen.
“Nilai tukar usaha pertanian kita naik menjadi 139,66 persen. Ini data resmi BPS per 5 Januari 2026, artinya terjadi peningkatan sekitar 27 persen dari sektor pertanian,” ungkapnya.
Namun, ia menduga berbagai persoalan yang muncul di SPPG, seperti menu basi, susu kedaluwarsa, keterlambatan pembayaran, hingga kasus lainnya, disebabkan oleh pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) SPPG yang dikeluarkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Ia juga menilai karakter masyarakat yang cenderung pragmatis turut memengaruhi pelaksanaan di lapangan.
Senada dengan itu, anggota DPRD Lombok Timur Komisi IV, H. L. Hasan Rahman, menilai sengkarut yang terjadi di tubuh SPPG Lombok Timur disebabkan oleh lemahnya koordinasi antara mitra MBG atau pemilik dapur dengan pelaksana kegiatan di lapangan, seperti kepala dapur, ahli gizi, dan akuntan.
“Berbagai persoalan di dapur MBG muncul karena lemahnya koordinasi antara mitra atau pemilik dapur dengan kepala dapur, ahli gizi, dan akuntan. Semestinya mereka memiliki koordinasi yang baik. Untuk itu saya berharap dibentuk tim khusus yang mengawal SPPG ini,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Lombok Timur, M. Yusri, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung dan mengawal pelaksanaan program pemerintah tersebut. Ia menilai program MBG merupakan langkah strategis dalam menciptakan generasi emas Indonesia tahun 2045, meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah kekurangan.
“Karena ini program pemerintah yang baru dan cukup baik, tentu masih ada kekurangan dalam pelaksanaannya. Inilah yang harus terus dibenahi dan diperbaiki agar ke depan semakin baik,” pungkas M. Yusri. (DN)
