 |
| Ketua DPRD Lombok Timur Muhammad Yusri. |
LOMBOK TIMUR – Keterlibatan pemerintah daerah dan DPRD Lombok Timur dalam pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai penting menyusul munculnya berbagai persoalan dalam pelaksanaannya di lapangan. Pengawasan tersebut sudah dibahas dalam rapat evaluasi MBG yang digelar di Gedung DPRD Lombok Timur, pada Senin (19/1/2026).
Ketua DPRD Lombok Timur, Muhammad Yusri, mengatakan pemerintah daerah bersama lembaga dewan tidak menampik masih adanya sejumlah kendala dalam pelaksanaan program tersebut. Karena itu, pengawasan dianggap perlu sebagai bentuk kepedulian bersama agar program tetap berjalan sesuai tujuan.
“Kabupaten Lotim ini merupakan daerah yang terbanyak penerima manfaat di NTB termasuk terbanyak pula dapur MBG. Tapi tentu itu semua tidak lepas dari masalah yang timbul. Baik di internal SPPG maupun eksternal,” jelas Yusri usai rapat evaluasi MBG di Kantor DPRD Lotim.
Ia menambahkan, pelibatan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam pengawasan diharapkan dapat mencegah munculnya persoalan baru pada masa mendatang. Menurutnya, langkah antisipasi perlu dilakukan sejak dini agar pelaksanaan program tetap berjalan optimal.
Selain itu, Yusri mengungkapkan adanya keluhan dari sejumlah penerima manfaat terkait menu MBG yang disajikan. Hal ini menjadi perhatian agar pelayanan di tingkat dapur MBG dapat menghadirkan menu yang lebih berkualitas dan memenuhi standar gizi.
“Harapan kita semua program MBG ini mempunyai manfaat yang besar bagi penerima manfaat, maupun terhadap masyarakat serta terhadap ekonomi dan sosial masyarakat kita,” ujar Yusri.
Ia juga tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam proses pendistribusian menu MBG di lapangan. Namun demikian, kondisi tersebut diakui sebelumnya terjadi karena kurangnya koordinasi antar pihak yang terlibat dalam program.
Melalui evaluasi yang dilakukan, Yusri berharap seluruh elemen terkait dapat memperkuat sinergi sehingga ke depan tidak lagi terjadi masalah yang berdampak pada penerima manfaat program MBG.
Lebih lanjut, Yusri menilai kehadiran Satuan Tugas (Satgas) MBG di Lombok Timur akan memberi dampak positif terhadap peningkatan pelayanan. Menurutnya, Satgas memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi apabila ditemukan persoalan di tingkat lapangan.
“SPPG akan selalu membutuhkan pemerintah, SPPG tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Mereka membutuhkan database dalam menjalankan proses pelaksanaan pelayanan MBG ini,” pungkasnya.(DN)
