 |
| Bupati Lombok Timur Drs.H.Haerul Warisin Saat Melakukan Sidak Di MPP. Jum'at, (12/12/2025). |
Selong – Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menegaskan komitmennya mempercepat proses perizinan melalui optimalisasi layanan di Mall Pelayanan Publik (MPP). Hal itu disampaikan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan rapat terbatas bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pada Jumat, 12 Desember 2025.
Bupati menekankan bahwa seluruh proses perizinan harus dilaksanakan dengan cepat, efektif, dan tetap sesuai regulasi. Ia menolak praktik “pingpong” antarinstansi yang selama ini kerap memperlambat pelayanan publik. “Setiap pelayanan pusatnya ada di MPP, tidak boleh lagi mengurus di tempat lain. Misalnya untuk PBG, dulu IMB. Tidak boleh kesana-kemari lagi,” tegasnya.
Meski demikian, ia menyadari sejumlah proses tetap membutuhkan kajian teknis, seperti uji kelayakan bangunan. Namun Bupati meminta agar rekomendasi dari dinas terkait tidak menghambat proses.
“Rekomendasi boleh, tapi tidak boleh lama. Kalau harus mengendap satu atau dua hari, itu hanya untuk proses yang memang membutuhkan uji kelayakan,” ujarnya.
Bupati mencontohkan pengkajian teknis pada pembangunan gedung yang berpotensi berdampak terhadap badan jalan atau keselamatan lalu lintas. Jika melanggar ketentuan, katanya, maka bangunan wajib digeser atau disesuaikan. Ia menegaskan seluruh aturan tetap dijalankan, namun prosesnya harus dipercepat. Petugas PBG dari Dinas PUPR pun akan ditempatkan langsung di MPP untuk mendukung percepatan layanan.
Selain itu, Bupati memastikan seluruh OPD dengan pelayanan krusial akan ditempatkan di gedung utama MPP. Sementara OPD dengan aktivitas pelayanan terbatas akan dipindah ke gedung perluasan di area belakang. Ia juga mengingatkan agar seluruh prosedur berlangsung transparan.
“Jika ada yang bermain atau pelayanan yang mencurigakan, akan saya tindak,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala DPMPTSP Lombok Timur, drh. H. Achsan NH, menyampaikan apresiasi atas respon cepat Bupati dalam memperkuat mekanisme pelayanan satu atap.
Ia menyebut peningkatan peran MPP menjadi langkah penting dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui optimalisasi penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Menurut Achsan, potensi PAD dari PBG sangat besar karena masih banyak bangunan di Lombok Timur yang belum memiliki dokumen tersebut.
Menindaklanjuti instruksi Bupati, pihaknya akan segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penguatan PBG pada Desember 2025. Satgas ini akan dikoordinir Kepala Satpol PP bersama OPD terkait seperti PUPR, Bapenda, dan DPMPTSP.
Saat ini terdapat 18 gerai pelayanan di MPP, dan dalam waktu dekat akan ditambah dari sejumlah OPD seperti Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Achsan berharap keberadaan MPP benar-benar memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen perizinan dan administrasi lainnya.
“Khusus PBG, semoga bisa maksimal sehingga mampu mendongkrak PAD Lombok Timur,” ujarnya.(DN)
