 |
| Wakil Bupati Lombok Timur Ir.H.Edwin Hadiwijaya (Kiri) dan Data yang Di Sebar (Kanan). |
Selong – Wakil Bupati Lombok Timur, H. Edwin Hadiwijaya, menyesalkan beredarnya data terkait titik lokasi jalan di wilayah Kabupaten Lombok Timur yang tersebar di berbagai platform media sosial atau media Online. Ia menegaskan bahwa data tersebut belum bersifat final dan tidak dapat dianggap sebagai hasil kesepakatan resmi antara pemerintah daerah dengan DPRD Lombok Timur.
Edwin menjelaskan, dokumen yang beredar itu masih merupakan bahan awal yang digunakan dalam pembahasan internal di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Menurutnya, data tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Timur hanya sebagai bagian dari proses administrasi awal, bukan sebagai keputusan akhir.
“Itu belum final, baru bahan untuk rapat. Belum menjadi produk resmi hasil pembahasan bersama DPRD,” tegas Edwin kepada wartawan di Selong, Senin (3/11/2025).
Ia juga mengimbau agar semua pihak berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, guna menghindari kesalahpahaman publik.
Lebih lanjut, Edwin menekankan bahwa pemerintah daerah selalu berkomitmen menjalankan prinsip transparansi dan koordinasi dengan DPRD dalam setiap pengambilan kebijakan, termasuk dalam penentuan prioritas pembangunan infrastruktur jalan.
Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk menunggu hasil pembahasan resmi antara eksekutif dan legislatif sebelum mengambil kesimpulan.
Di sisi lain, salah satu anggota DPRD Lombok Timur dari Fraksi Demokrat, Amrul Jihadi, menyampaikan pandangan berbeda. Ia mengklaim bahwa data yang disebarkannya di media sosial merupakan hasil dari pembahasan bersama antara pemerintah dan DPRD Lombok Timur.
“Kan di judulnya ada itu, hasil pembahasan. Mau berubah atau tidak, apakah hasil dari rapat pembahasan itu salah?” ujarnya.
Perbedaan pernyataan antara pihak eksekutif dan legislatif ini memunculkan beragam tanggapan di kalangan masyarakat. Pemerintah daerah memastikan akan segera mengklarifikasi secara resmi hasil akhir pembahasan terkait penentuan titik lokasi jalan agar tidak menimbulkan kebingungan publik dan menjaga akuntabilitas proses perencanaan pembangunan daerah. (*DN)
