 |
| Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, Drs.H.M.Juaini Taofik. |
Selong– Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, H. M. Juaini Taofik, dalam rapat koordinasi bersama Tim Optimalisasi Pajak Daerah (Opjar) di ruang rapat Bupati, Senin (3/11/2025).
Dalam rapat tersebut, Sekda memaparkan bahwa capaian realisasi PBB hingga saat ini baru mencapai rata-rata 60 persen. Karena itu, ia menekankan pentingnya langkah cepat dan efektif dalam meningkatkan kinerja penerimaan pajak, termasuk fokus pada penertiban tunggakan untuk menjaga stabilitas postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Taofik menjelaskan, dari total APBD Lombok Timur yang mencapai sekitar Rp3,4 triliun, kontribusi PAD hanya berkisar Rp523 miliar atau sekitar 12,6 persen. Sementara itu, sebagian besar anggaran daerah masih bergantung pada Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
Sebagai langkah afirmatif, pemerintah daerah juga memberikan kebijakan keringanan bagi masyarakat yang menunggak pajak. “Untuk tahun 2025, Bupati secara resmi membebaskan denda bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan PBB tahun 2014 hingga 2023. Wajib pajak hanya perlu membayar pokoknya saja,” ujar Taofik.
Selain upaya penagihan dan pembebasan denda, Sekda juga menginstruksikan Tim Opjar dan para camat untuk memanfaatkan media publikasi seperti baliho dan media sosial. Ia berharap informasi yang disampaikan tidak hanya bersifat sosialisasi, tetapi juga mampu menumbuhkan kesadaran dan citra positif masyarakat terhadap kewajiban pajak.
Rakor tersebut turut dihadiri Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), para camat se-Kabupaten Lombok Timur, serta Tim Opjar sebagai bagian dari strategi bersama dalam menggenjot realisasi PAD tahun berjalan. (*Ad)
