 |
| Bupati Lombok Timur H.Haerul Warisin. |
LOMBOK TIMUR – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, menargetkan pendapatan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 mencapai Rp3,072 triliun. Hal ini disampaikan Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, Senin, (17/11).
Bupati menjelaskan bahwa pendapatan daerah tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp584,478 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp2,487 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Penyusunan KUA dan PPAS 2026 dilakukan berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 14 Tahun 2025, yang menekankan pentingnya sinergi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Belanja daerah pada 2026 juga direncanakan sebesar Rp3,072 triliun lebih, meliputi belanja pegawai, barang dan jasa, belanja modal, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja tak terduga, serta belanja bagi hasil dan bantuan ke desa.
Dalam kesempatan itu, Bupati mengajak seluruh pihak meneladani semangat Hari Pahlawan. Menurutnya, perjuangan masa kini diwujudkan melalui kerja keras, integritas, dan pelayanan kepada masyarakat.
“Pahlawan sejati adalah mereka yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Bupati Haerul Warisin juga menyoroti tantangan yang dihadapi Lombok Timur, termasuk isu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penanggulangan kemiskinan. Kondisi tersebut diperberat oleh penurunan dana transfer dari pemerintah pusat pada 2026, yang mencapai lebih dari Rp402 miliar dan mencakup DAU, DAK, DBH, Dana Desa, maupun DID.
Penurunan kapasitas fiskal ini, kata Bupati, membawa konsekuensi serius terhadap pelaksanaan program pembangunan. Karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk lebih kreatif dan adaptif dalam mengelola anggaran.
Ia meminta seluruh pimpinan OPD memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga agar daerah dapat memperoleh dukungan program, terutama di sektor ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perumahan, dan ekonomi kerakyatan.(DN)
