 |
Oleh: Hasan Gauk, Pengusaha Asal Lombok Timur - NTB. |
Program UMKM yang dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu langkah strategis pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama di tengah dinamika ekonomi yang kian menantang. Bagi banyak pelaku usaha kecil, program ini menjadi angin segar di tengah sulitnya mengembangkan usaha tanpa dukungan permodalan dan pendampingan. Namun sebagaimana kebijakan publik lainnya, program ini tetap membutuhkan kritik konstruktif serta evaluasi objektif agar efektivitasnya dapat terukur dan manfaatnya benar-benar merata.
Di ruang publik, muncul suara-suara yang mempertanyakan objektivitas distribusi bantuan. Tidak sedikit yang menilai seolah-olah program ini hanya diberikan kepada kelompok atau jaringan tertentu yang dekat dengan lingkar kekuasaan. Dalam konteks demokrasi yang terbuka, persepsi seperti ini wajar muncul. Namun akan terlalu simplistik apabila kesimpulan tersebut diterapkan secara menyeluruh. Faktanya, jumlah penerima manfaat yang mencapai ratusan ribu orang menunjukkan bahwa program ini menyasar masyarakat luas, sesuatu yang tidak mungkin terjadi jika penyalurannya hanya diarahkan untuk kelompok kecil saja. Justru karena cakupannya besar, proses pengawasan publik menjadi penting agar program tidak sekadar menjadi proyek rutin, melainkan instrumen pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.
Kritik tetap perlu disuarakan, bukan untuk menjatuhkan, tetapi sebagai dorongan perbaikan. Pemerintah harus memastikan proses pendataan dilakukan secara transparan dan berbasis kebutuhan, bukan sekadar formalitas administrasi. Mekanisme seleksi penerima manfaat harus benar-benar mempertimbangkan kondisi usaha masyarakat. Sementara itu, masyarakat juga harus diberi ruang untuk berpartisipasi dalam pengawasan serta menyampaikan masukan. Keberhasilan program tidak hanya diukur dari banyaknya bantuan yang tersalurkan, tetapi dari seberapa besar dampaknya terhadap perkembangan usaha dan kesejahteraan ekonomi warga.
Harapan ke depan tentu agar program UMKM ini tidak berhenti pada satu periode pemerintahan. Apabila terbukti mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM, program ini layak dijadikan agenda berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu menjadikannya komitmen jangka panjang, bukan sekadar program berbasis momentum politik. Begitu pula para penerima bantuan, sudah sewajarnya memanfaatkan dukungan ini secara optimal sebagai modal memperkuat usaha, bukan hanya sebagai hibah sesaat.
Pada akhirnya, keberhasilan program UMKM Lombok Timur sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah yang bekerja dengan integritas, masyarakat yang memanfaatkan peluang dengan bijak, dan pengawasan publik yang konsisten. Opini ini bukan semata pujian atau kritik, melainkan ajakan untuk bersama-sama memastikan bahwa setiap kebijakan publik benar-benar kembali pada esensinya: memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat. (*)
