 |
| Stafsus Bupati Lombok Timur Bidang Pariwisata Ahmad Roji Saat Di Temui Di Ruang Stafsus. Rabu, (10/9/2025). |
Lombok Timur – Staf Khusus Bupati Lombok Timur Bidang Pariwisata Ahmad Roji, meminta Pemerintah Daerah bersama Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Rinjani duduk bersama membahas sejumlah destinasi wisata yang dinilai belum memberikan kontribusi signifikan bagi daerah. Hal itu ia sampaikan saat ditemui media di ruang kerjanya, Rabu (10/9).
Menurut Ahmad Roji, koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan KPH Rinjani sangat penting dalam mengembangkan sektor pariwisata. Ia menilai pengelola kawasan harus lebih terbuka untuk bersinergi dengan pemerintah, khususnya terkait pengelolaan Pantai Pink, Pantai Ekas dan destinasi lain di wilayah selatan Lombok Timur.
Ia juga menyoroti para investor yang telah membeli lahan dengan harga murah di sekitar Pantai Pink dan Ekas. Namun hingga kini masih nganggur atau belum memanfaatkan atau mengelolanya. Roji panggilan akrabnya, mendesak Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan Provinsi NTB dengan kewenangannya agar memberikan peringatan tegas berupa SP1, SP2, hingga SP3 bagi investor yang tidak segera membangun seperti hotel maupun villa serta sarana penunjang wisata lainnya.
“Tanah itu jangan dibiarkan nganggur. Kalau tidak ada aktivitas, pemerintah harus mengambil sikap tegas. Apalagi lokasi Pantai Pink dan Ekas berdekatan dengan Kawasan MotoGP di Mandalika,” ujarnya.
Ia juga menyinggung banyaknya kepemilikan lahan oleh investor asing yang justru tidak produktif selama puluhan tahun.
Ahmad Roji menekankan, pariwisata Lombok Timur memiliki potensi besar untuk dikembangkan, terutama di wilayah selatan yang memiliki laut luas dan ombak yang cocok bagi wisatawan pecinta selancar dan kite surfing . Ia berharap masyarakat ikut berperan serta dengan menyambut wisatawan secara ramah dan tidak membebani dengan harga barang yang terlalu tinggi.
Selain itu, ia meminta pemerintah mengevaluasi objek wisata yang selama ini dinilai menghasilkan keuntungan besar dari tiket masuk, namun tidak memberikan kontribusi nyata ke kas daerah.
"Dengan pola pengelolaan yang baik, semua pihak bisa diuntungkan, masyarakat sejahtera, dan pemerintah daerah juga mendapatkan bagian untuk meningkatkan PAD. Dari hasil itulah kemudian Pemerintah dapat membangun infrastruktur pendukung serta sarana dan prasarana penunjang pariwisata", tegasnya.(*DN)
