 |
| Surat Permohonan Hearing Himpaudi dan Surat Undangan DPRD Lombok Timur. |
Selong – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur menjadwalkan rapat hearing bersama sejumlah pihak terkait permohonan bantuan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Rapat tersebut akan digelar pada Jumat, 26 September 2025, pukul 09.00 Wita di Kantor DPRD Lombok Timur.
Agenda hearing ini merupakan tindak lanjut dari surat permohonan yang diajukan Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Lombok Timur Nomor 015/HIMPAUDI.LOTIM/VI/SP/2025. HIMPAUDI meminta kejelasan terkait bantuan insentif bagi guru PAUD yang bersumber dari dana Baznas dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ketua HIMPAUDI Lombok Timur Usman, S.Pd.I dalam suratnya menjelaskan, saat ini terdapat 1.107 satuan PAUD dengan jumlah guru dan tenaga kependidikan 5.172 orang. Namun, guru PAUD hingga kini belum sepenuhnya mendapatkan perhatian pemerintah, baik pusat maupun daerah, terutama dalam hal kesejahteraan seperti jenjang pendidikan di atasnya. Bantuan dari Baznas Lombok Timur juga disebut belum menyentuh para guru PAUD.
DPRD Lombok Timur melalui Komisi II telah mengundang berbagai pihak untuk hadir dalam rapat hearing, antara lain pimpinan DPRD, anggota Komisi II, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala BPKAD, Kepala Bappeda, dan Ketua Baznas Lombok Timur.
Ketua Komisi II DPRD Lombok Timur Drs. H. Muhammad Holdi, MM mengatakan hearing ini diharapkan dapat memberikan solusi dan kejelasan mengenai dukungan insentif bagi guru PAUD.
“Kami mengundang semua pihak terkait agar permasalahan ini dapat dibahas bersama,” tertulis dalam undangan resmi bertanggal 23 September 2025.
Usman, saat dikonfirmasi media ini berharap bantuan dari Baznas juga bisa menyasar para guru PAUD di Lombok Timur. Mengingat, guru PAUD juga banyak yang dinilai berhak untuk mendapatkan bantuan dari Baznas.
"Harapan kita Baznas harus memberikan bantuan terhadap guru PAUD, tidak boleh mereka buat alasan seperti kita baca di salah satu media mengatakan akan memberikan jika ada sisa dan program melanjutkan RKT lama. Alasan tersebut tidak mendasar, Basnas mengelola batuan agar di salurkan bagi yang layak menerima seperti para guru PAUD", tukasnya.
Ia juga meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur agar memperhatikan kesejahteraan guru PAUD yang ada.
"Kami juga berharap Pemda memberikan bantuan dari APBD, guru PAUD lebih berat tugasnya mulai dari mengasuh,merawat dan mendidik. Kabupaten lain bisa dan mampu memberikan insentif atau bantuan melalui dana APBD jadi Lotim juga harus bisa agar benar - benar menjadi Pemerintahan yang SMART", imbuhnya.
Dengan adanya pertemuan ini, DPRD berharap dapat merumuskan langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan guru PAUD di Lombok Timur. (Ad)
