 |
| Kepala Bapenda H.Hasni, S.E,M.Ak. Saat Di Temui Di Ruang Kerjanya. Kamis, (25/6). |
Selong - Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lombok Timur, H. Hasni, menegaskan pihaknya akan melakukan berbagai terobosan baru untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah tersebut disampaikan H. Hasni saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (25/6/2026).
Berbagai sektor pajak dinilai masih memiliki potensi besar yang perlu dioptimalkan guna mendukung peningkatan penerimaan daerah.
H. Hasni menjelaskan, dalam waktu dekat Bapenda akan memaksimalkan pengawasan terhadap sektor pajak restoran, rumah makan, hotel, serta berbagai jenis penginapan lainnya. Menurutnya, pengawasan dilakukan melalui monitoring dan uji petik secara berkala kepada para wajib pajak untuk memastikan besaran pajak yang disetorkan telah sesuai dengan potensi usaha yang dimiliki.
"Setelah melihat dalam minggu ini ada beberapa yang harus dimaksimalkan, terutama pajak restoran atau rumah makan termasuk hotel maupun penginapan lainnya. Berdasarkan pemantauan atau monitoring secara berkala, Bapenda akan melakukan uji petik kepada pemilik rumah makan atau restoran secara berkala," ujar H. Hasni.
Ia mengakui masih terdapat selisih antara potensi pajak yang sebenarnya dengan realisasi penerimaan dari para wajib pajak. Karena itu, pihaknya berharap kesadaran masyarakat, khususnya pelaku usaha, semakin meningkat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan daerah.
"Antara potensi dengan yang tergarap atau yang disetor oleh wajib pajak masih harus ditingkatkan. Kesadaran para wajib pajak kita harapkan lebih patuh terhadap kewajiban dalam membantu pemerintah daerah," katanya.
Selain sektor restoran dan hotel, Bapenda juga mulai mengoptimalkan penerimaan dari Pajak Air Bawah Tanah. Untuk itu, Bapenda telah berkoordinasi dengan PDAM Kabupaten Lombok Timur guna mendorong pemasangan meter pada penggunaan air bawah tanah, khususnya bagi kalangan pelaku usaha.
"Kami dari Bapenda sudah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan PDAM Kabupaten Lombok Timur untuk bagaimana melakukan meterenisasi terhadap penggunaan air bawah tanah khusus untuk para pebisnis agar bisa membantu Pemerintah Daerah lewat Pajak Air Bawah Tanah," jelasnya.
H. Hasni juga mengimbau seluruh pemilik usaha yang memanfaatkan sumur bor agar memasang alat meter sebagai dasar penghitungan penggunaan air bawah tanah.
"Kita mengimbau kepada para pemilik usaha atau pebisnis yang menggunakan sumur bor untuk memasang meterenisasi," tegasnya.
Lebih lanjut, ia menilai penyusunan potensi pajak ke depan harus dilakukan berdasarkan kondisi riil di lapangan, bukan sekadar asumsi. Di samping mengoptimalkan pemungutan pajak yang sudah ada, Bapenda juga akan menggali berbagai potensi pajak baru yang selama ini belum tergarap sebagaimana tercantum dalam hasil pemeriksaan BPK maupun BPKP.
Dalam upaya meningkatkan transparansi dan efektivitas penerimaan pajak, Bapenda juga akan memperluas penerapan sistem pembayaran berbasis digital. H. Hasni mengatakan Lombok Timur saat ini telah meraih peringkat kedua di Nusa Tenggara Barat dalam pengelolaan keuangan berbasis digital.
"Termasuk dalam hal sistem pembayaran, ke depan kita harapkan lebih ke sistem online atau digitalisasi. Apalagi Kabupaten Lombok Timur mendapatkan peringkat kedua se-NTB untuk pengelolaan keuangan dengan sistem digitalisasi.
Masih kata Kaban H.Hasni, belum lama ini Bapenda Lombok Timur juga sudah mencoba turun ke salah satu penambang untuk difasilitasi pemasangan alat pembayaran yang lebih canggih atau langsung pembayarannya secara online tanpa harus ditagih. Mengingat sistem yang lama masih menggunakan metode penagihan terlebih dahulu baru dilakukan pembayaran meskipun juga menerapkan sistem digital.
"Tapi kalau alat yang digunakan Bank NTB Syariah kemarin langsung saat itu juga bisa terbayar dan terekam di Bapenda," paparnya.
Di akhir keterangannya, H. Hasni mengajak seluruh pelaku usaha yang menjadi wajib pajak agar semakin taat terhadap ketentuan perpajakan. Menurutnya, kepatuhan membayar pajak merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan PAD sekaligus mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Lombok Timur.
"Kami berharap kepada semua pengusaha yang menjadi wajib pajak agar taat terhadap aturan pajak yang berlaku guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Timur," pungkasnya.(*dn)
