 |
| Komdigi NTB Bersama Diskominfotik Provinsi NTB. |
Mataram - Pemerintah melalui Direktorat Informasi Publik Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB menggelar bimbingan teknis (Bimtek) peningkatan sumber daya manusia (SDM) pengelolaan dan pelayanan informasi publik bagi badan publik, Kamis (7/5/2026).
Kegiatan yang mengangkat tema dokumentasi dan pembuatan konten dalam mendukung ketahanan energi tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur pengelola informasi publik agar mampu memberikan layanan informasi yang profesional, transparan, dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat digital saat ini.
Hadir sebagai keynote speaker Direktur Informasi Publik Ditjen Komunikasi Publik dan Media Komdigi, Nursodik Gunarjo.
Dalam paparannya, ia menekankan pentingnya penguatan kompetensi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menghadapi tantangan keterbukaan informasi publik di era digital.
Menurutnya, SDM PPID harus mampu memahami standar layanan informasi publik (SLIP) agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“SDM PPID harus memahami standar layanan informasi publik sehingga hak masyarakat untuk memperoleh informasi dapat terpenuhi dengan baik,” ujarnya.
Selain itu, ia menegaskan bahwa badan publik wajib memastikan terpenuhinya hak-hak masyarakat atas informasi publik sekaligus menjalankan kewajiban badan publik sebagaimana diatur dalam Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Nursodik juga menyoroti pentingnya kemampuan aparatur dalam membedakan klasifikasi informasi publik, termasuk memahami informasi yang terbuka maupun informasi yang dikecualikan.
“Pengelola informasi publik juga harus memahami mekanisme uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan agar tidak terjadi kesalahan dalam pemberian informasi kepada publik,” katanya.
Ia menambahkan, perkembangan pola konsumsi informasi masyarakat menuntut badan publik untuk beradaptasi dalam menyajikan layanan informasi yang lebih efektif dan mudah diakses.
“Sekarang masyarakat cenderung lebih menyukai video-video pendek dan konten sederhana. Karena itu, badan publik harus mampu beradaptasi dengan tren penyampaian informasi yang lebih kreatif dan komunikatif,” jelasnya.
Bimtek tersebut turut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai institusi nasional dan daerah, di antaranya Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional Ir. Yunus Saefulhak, Kepala Biro Humas dan Umum LKPP RI Dr. Hermawan, Ketua Komisi Informasi NTB Sahnam, SH, serta akademisi Universitas Padjadjaran Dr. Ira Mirawati.
Melalui kegiatan ini diharapkan pengelola informasi publik di lingkungan badan publik semakin siap menghadapi tantangan komunikasi digital sekaligus mampu mendukung penguatan keterbukaan informasi dan ketahanan energi melalui penyampaian informasi yang akurat, edukatif, dan mudah dipahami masyarakat.(Sr).
