 |
| Rakor Pemkab. Lombok Timur Bersama Para Pemangku Kepentingan Di Ruang Rapat Bupati. Senin, (20/4). |
Lombok Timur — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar rapat koordinasi bersama para pemangku kepentingan sektor peternakan ayam broiler, Senin (20/4/2026), di ruang rapat Bupati Lombok Timur. Rapat ini dipimpin langsung oleh Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin, didampingi Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta dihadiri perusahaan mitra dan perwakilan peternak, guna menyelaraskan kebijakan peralihan penggunaan gas subsidi ke non subsidi sekaligus memastikan kualitas pasokan Day Old Chick (DOC).
Dalam arahannya, Bupati H. Haerul Warisin menegaskan bahwa forum tersebut harus menjadi ruang solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi peternak. Ia mengingatkan agar seluruh pihak tidak terjebak dalam kepanikan akibat isu yang berkembang.
“Kita selalu mencari solusi, mencari benang merah dari masalah yang kusut. Jangan sampai isu yang menyebar membuat semua panik,” tegasnya.
Bupati juga mengapresiasi kesiapan para peternak untuk beralih menggunakan elpiji non subsidi. Ia menekankan pentingnya peran perusahaan mitra tidak hanya dalam aspek bisnis, tetapi juga dalam membantu penyelesaian persoalan di lapangan.
“Jika ada hal yang rumit, sampaikan ke pemerintah. Pasti pemerintah akan bantu,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Bupati menginstruksikan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk segera mendata jumlah kandang serta menghitung total kebutuhan gas non subsidi di Lombok Timur. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan ketersediaan energi bagi operasional peternakan di tengah masa transisi kebijakan.
Selain itu, kualitas DOC turut menjadi perhatian serius. Bupati meminta perusahaan mitra agar memastikan distribusi bibit unggul kepada peternak, serta meningkatkan pembinaan teknis, termasuk mendorong perubahan perilaku dari penggunaan elpiji 3 kilogram ke elpiji non subsidi.
Ia juga membuka peluang penggunaan alternatif penghangat kandang, seperti kompor berbahan oli bekas, yang akan ditinjau langsung efektivitasnya untuk memastikan tidak berdampak negatif terhadap pertumbuhan ayam.
Sementara itu, perwakilan perusahaan mitra menyampaikan bahwa kualitas DOC yang didistribusikan di Lombok Timur telah sesuai standar. Jika ditemukan penurunan performa, hal tersebut lebih disebabkan oleh kondisi kandang yang belum memenuhi standar dan manajemen pemanasan yang kurang optimal.
“Manajemen pemanasan sangat penting. Standar panen juga harus disesuaikan agar perusahaan dan peternak tidak rugi,” ungkapnya.
Perusahaan mitra pada prinsipnya tidak menolak peralihan penggunaan elpiji non subsidi dan telah menyosialisasikan hal tersebut kepada peternak. Mereka menilai selisih biaya produksi relatif kecil, namun menekankan pentingnya jaminan ketersediaan gas serta fleksibilitas bagi peternak kecil selama masa transisi.
Di sisi lain, perwakilan Asosiasi Peternak Ayam Broiler Lombok Timur, Ridatul Yasa, mengungkapkan bahwa bobot DOC yang diterima peternak kerap berada di kisaran 33 gram, meskipun perusahaan menyebut standar minimal 35 gram.
Ia juga berharap adanya pendampingan yang lebih intensif dari dinas terkait dan perusahaan mitra. Peternak juga mengeluhkan kelangkaan tabung gas non subsidi. “Tabung gas 12 kilogram sangat langka karena berebut dengan dapur MBG (Makan Bergizi Gratis),” ujarnya.
Menutup rapat, Bupati kembali menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sekaligus melindungi peternak rakyat. Ia berharap perusahaan mitra dapat bersinergi dalam pembinaan peternak agar usaha berjalan berkelanjutan.
Rapat lanjutan dijadwalkan untuk memantau implementasi hasil kesepakatan tersebut. (Yt)
