 |
| Sekretaris Daerah Dr.Drs.H.M.Juaini Taufik (Atas) dan Masa Aksi Ganas (Bawah). Senin, (20/4). |
Lombok Timur - Puluhan warga yang tergabung dalam Gerakan Advokasi Nusantara (Ganas) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (20/4/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kelangkaan gas LPG 3 kilogram yang hingga kini masih dirasakan masyarakat di berbagai wilayah.
Dalam aksinya, massa menuntut pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas terhadap para pengusaha yang masih menggunakan gas LPG bersubsidi. Mereka menilai praktik tersebut menjadi salah satu penyebab utama kelangkaan gas di tingkat pengecer maupun masyarakat umum.
Koordinator aksi, Eko Rahadi, secara simbolis membawa tabung gas kosong milik istrinya ke lokasi demonstrasi. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes nyata atas kondisi yang dialami masyarakat.
“Sampai hari ini gas masih langka, baik di pengecer pun juga sulit didapat. Kami bawa tong gas kosong ini agar Pak Bupati melihat langsung,” ujarnya.
Eko menegaskan bahwa kelangkaan LPG 3 kg telah berdampak serius terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ia mencontohkan para pedagang kecil seperti penjual cilok yang tidak dapat berjualan akibat sulitnya mendapatkan pasokan gas.
“Penjual kecil ini kan menggantungkan hidup dari hasil jualan. Kasihan, para penjual tidak bisa berjualan karena gas masih langka. Kami minta Pemkab segera mencari solusi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Eko menyebut adanya oknum pengusaha nakal, termasuk dari sektor hotel dan restoran, yang masih menggunakan gas subsidi sebagai akar permasalahan. Ia menilai praktik tersebut merupakan pelanggaran hukum yang harus segera ditindak.
“Makanya kami minta Dinas Perdagangan menindak tegas, jangan jadi banci,” ucapnya lantang
Selain itu, ia juga mengkritik kinerja Satgas yang dinilai hanya melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pelaku usaha kecil, seperti peternak ayam. Menurutnya, langkah tersebut tidak menyentuh akar persoalan karena pengusaha besar dinilai belum tersentuh penindakan.
“Pengusaha besar mana yang berani ditindak, beraninya hanya di kandang ayam. Peternak ayam jangan selalu jadi kambing hitam. Mereka sudah lama berusaha sebelum kelangkaan terjadi,” keluhnya.
Sekda Lotim Temui Massa Ganas, Akui Lonjakan Harga LPG 3 Kg.
Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur Dr.Drs. H. Muhammad Juaini Taofik menemui dan berdialog langsung dengan massa yang tergabung dalam Gerakan Advokasi Nusantara (Ganas), Senin (20/4/2026).
Pertemuan tersebut berlangsung sebagai respons atas aksi unjuk rasa yang menyoroti ketidakstabilan harga serta kelangkaan elpiji 3 kilogram di tengah masyarakat.
Dalam dialog tersebut, Sekda Juaini Taofik menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan pemerintah, harga eceran tertinggi (HET) elpiji 3 kg di tingkat pangkalan ditetapkan sebesar Rp 18.000. Namun, menurutnya, lonjakan harga yang terjadi di lapangan disebabkan oleh pola distribusi pembelian masyarakat yang tidak langsung melalui pangkalan resmi.
“Berdasarkan peraturan pemerintah harga eceran tertinggi gas elpiji di pangkalan, sekali lagi di tingkat pangkalan itu Rp 18.000. Akan tetapi karena masyarakat membeli tidak di pangkalan tetapi di pengecer, itulah yang menyebabkan ada harga di atas HET,” jelasnya.
Sekda juga mengakui bahwa dalam kondisi kelangkaan, harga elpiji 3 kg di tingkat pengecer dapat mencapai Rp 22.000 hingga Rp 30.000 per tabung. Ia menyebut kondisi tersebut dipicu oleh meningkatnya permintaan yang tidak diimbangi dengan distribusi yang optimal.
Lebih lanjut, Sekda mengakui adanya keterlambatan Pemerintah Daerah dalam mengantisipasi lonjakan kebutuhan masyarakat. Selain itu, faktor lain yang turut mempengaruhi adalah penggunaan elpiji subsidi yang tidak sesuai peruntukan. Ia menyebut sejumlah sektor seperti hotel, restoran, hingga peternakan ayam masih ditemukan menggunakan elpiji 3 kg, padahal secara aturan tidak diperbolehkan.
“Beberapa waktu lalu Pemda juga telah menyampaikan permintaan maaf yang disampaikan langsung oleh Bupati dan Kepala Dinas Perdagangan,” ungkapnya,
Ia menambahkan bahwa keterlambatan pasokan dari pihak Pertamina juga menjadi salah satu faktor penyebab terganggunya distribusi.
Terkait penggunaan elpiji oleh peternak ayam, Sekda menyebut saat ini terdapat sekitar 253 usaha peternakan ayam di Lombok Timur. Para pelaku usaha tersebut, kata dia, telah sepakat untuk beralih menggunakan elpiji non subsidi ukuran 5,5 kg dan 12 kg secara bertahap. Namun, karena kebijakan ini masih dalam tahap sosialisasi, Pemerintah Daerah tengah mengupayakan penambahan kuota elpiji subsidi kepada Pertamina guna menjaga kebutuhan masyarakat, khususnya rumah tangga miskin.
Sekda menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan oleh massa Ganas akan dijadikan bahan pertimbangan dalam pengajuan penambahan kuota tersebut. Ia memastikan seluruh masukan masyarakat akan didokumentasikan sebagai bagian dari upaya Pemda dalam mencari solusi atas persoalan distribusi elpiji.
Selain itu, Pemda Lombok Timur juga telah mengakomodasi keterlibatan organisasi masyarakat (ormas) dalam Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan elpiji bersubsidi. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan di lapangan sekaligus mencegah penyalahgunaan distribusi gas subsidi.
Sekda yang didampingi Kepala Dinas Perdagangan turut mengimbau masyarakat agar aktif melaporkan jika menemukan penggunaan elpiji 3 kg yang tidak sesuai ketentuan.
“Mohon masyarakat kalau menemukan penggunaan gas elpiji di luar ketentuan untuk kita laporkan. Pak Bupati bahkan mempercayakan di tim supervisi itu mengakomodasi ormas untuk turut mengawasi,” tegasnya.
Pemerintah Daerah berharap sinergi antara masyarakat, ormas, dan aparat pengawas dapat memperbaiki distribusi elpiji bersubsidi sehingga tepat sasaran dan mampu menjaga stabilitas harga di tengah masyarakat. (Yt)
