 |
| Bupati H.Haerul Warisin Saat Melakukan Pertemuan Secara Daring di Ruang Rapat Bupati pada Senin, (20/4). |
Lombok Timur — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional dengan masuk sebagai salah satu nominasi kabupaten berprestasi dalam ajang Entrepreneur Government melalui skema Pembiayaan Kreatif (Creative Financing) Tahun 2026. Penilaian dilakukan secara daring oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada Senin (20/4/2026).
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin didampingi Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengikuti langsung proses penilaian tersebut. Di hadapan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri A. Fatoni dan jajaran, Bupati memaparkan berbagai strategi inovatif yang diterapkan Pemda dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bupati menjelaskan bahwa optimalisasi PAD dilakukan melalui berbagai pendekatan, mulai dari penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD), pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR), hingga penguatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari transformasi pembiayaan daerah yang lebih kreatif dan berkelanjutan.
Pada tahun 2025, PAD Lombok Timur tercatat mencapai Rp 556 miliar. Capaian tersebut didorong oleh implementasi sistem digital seperti SIPDAH terintegrasi, penggunaan QRIS dinamis, serta kerja sama dengan platform e-commerce. Untuk tahun 2026, Pemda menargetkan 100 persen pajak daerah dilakukan secara non-tunai, 100 persen desa aktif digital, 95 persen wajib pajak menggunakan kanal digital, serta penerapan dashboard monitoring secara real-time dengan target realisasi minimal 100 persen.
Di sektor BUMD, Bupati menegaskan bahwa orientasi tidak semata pada keuntungan, tetapi juga pada pelayanan publik yang belum terjangkau sektor swasta. Layanan tersebut meliputi penyediaan air bersih, pupuk subsidi, hingga pembiayaan bagi pelaku UMKM yang dijalankan melalui enam BUMD dengan spesifikasi usaha masing-masing.
Sementara itu, pengelolaan BMD dilakukan melalui pendekatan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan aset. Salah satu strategi yang diterapkan adalah kerja sama pengoperasian aset dengan pihak ketiga, dengan skema pembagian hasil 40 persen untuk daerah dan 60 persen bagi mitra. Selain itu, penataan kantor OPD dan rehabilitasi fasilitas umum juga menjadi bagian dari optimalisasi aset daerah.
Dalam aspek layanan kesehatan, Bupati menjelaskan bahwa transformasi fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas menjadi BLUD merupakan langkah strategis. Melalui skema ini, fasilitas kesehatan memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan secara efisien tanpa mengedepankan orientasi profit.
Pemda Lombok Timur juga mengembangkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), salah satunya pada sektor penerangan jalan. Skema ini dipilih sebagai solusi atas keterbatasan anggaran daerah, khususnya untuk mengatasi wilayah rawan gelap (black spot) yang berpotensi membahayakan pengguna jalan.
Tim penilai dalam ajang ini tidak hanya berasal dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, tetapi juga melibatkan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) serta Ditjen Otonomi Daerah. Penetapan pemenang akan dilakukan berdasarkan kategori wilayah, dengan mempertimbangkan inovasi dan dampak kebijakan yang diterapkan masing-masing daerah.
