 |
| Wakil Bupati Lombok Timur H.Moh.Edwin Hadiwijaya Saat Menghadiri Seminar di Unhan.Rabu, (19/11). |
Lombok Timur – Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas guru sebagai strategi menghadapi tantangan pendidikan dan mendorong adaptasi terhadap perubahan yang terus terjadi. Dorongan itu disampaikan saat membuka Seminar Nasional Pascasarjana Universitas Hamzanwadi 2025 pada Rabu (19/11).
Dalam pemaparannya, Wabup menjelaskan kondisi tenaga pendidik di Lombok Timur. Dari lebih dari 10.900 guru ASN, sebanyak 97,75 persen telah berpendidikan S1, sementara 1,2 persen berpendidikan S2, dan hanya sebagian kecil yang menempuh pendidikan S3. Selain itu, kebutuhan kepala sekolah juga masih tinggi. Dari 325 kebutuhan kepala sekolah negeri, masih terdapat kekurangan 172 orang. Untuk sekolah swasta di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tercatat kebutuhan 201 kepala sekolah. Kekurangan serupa juga dialami pada posisi pengawas sekolah.
Wabup mengapresiasi tema seminar nasional tersebut, yakni Kepemimpinan Transformasional dalam Mewujudkan Pembelajaran Mendalam dan Berdampak, yang dinilainya sangat relevan dengan proses transformasi pendidikan saat ini. Ia menekankan bahwa perubahan, meski dimulai dari langkah kecil, merupakan kunci untuk perbaikan sistem pendidikan.
Melalui transformasi ini, Wabup berharap sekolah dapat berfungsi optimal sebagai ruang pembentukan karakter, peningkatan literasi, serta penguatan kemampuan berpikir kritis dan solutif bagi peserta didik. Ia juga menantang para peserta seminar untuk merumuskan langkah konkret dalam mendorong pendidikan yang lebih maju dan berdampak.
Kegiatan seminar kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Iwan Junaidi. Materinya menekankan pentingnya pembelajaran yang bermutu dan inklusif untuk semua peserta didik.
Iwan juga menyoroti posisi strategis kepala sekolah dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Ia mendorong agar seluruh kepala sekolah yang masih berstatus pelaksana tugas (plt.) segera didefinitifkan sebelum akhir Desember sebagai bagian dari penguatan tata kelola sekolah. (DN)
