 |
| Kapolda NTB Irjenpol Hadi Gunawan Bersama Perwakilan Wartawan Dari PWI NTB. Di Rumah Dinas Kapolda NTB. Jum'at, (10/10). |
MATARAM – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Nusa Tenggara Barat (NTB) Irjen Pol. Hadi Gunawan mengajak insan pers untuk berperan aktif menyukseskan program Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagai upaya menyejahterakan masyarakat NTB. Ajakan tersebut disampaikan saat menerima silaturahmi Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTB di Rumah Dinas Kapolda, Mataram, Jumat (10/10/2025).
Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara aparat kepolisian dan insan pers dalam menjaga kondusivitas daerah.
Dalam kesempatan itu, Irjen Pol. Hadi Gunawan menegaskan pentingnya peran media sebagai pilar demokrasi dan mitra strategis kepolisian dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat. “Media berperan besar dalam mencerdaskan publik dan menangkal berita bohong atau hoaks yang bisa mengganggu stabilitas keamanan. Karena itu, kami berharap sinergi dengan PWI NTB semakin erat,” ujarnya.
Sebagai putra daerah, Kapolda Hadi Gunawan menegaskan komitmennya untuk memajukan dan menyejahterakan rakyat NTB melalui pengelolaan sumber daya alam yang legal dan berpihak kepada masyarakat. Ia menggagas agar aktivitas penambangan ilegal di Pulau Lombok dan Sumbawa dapat dilegalkan melalui mekanisme Izin Pertambangan Rakyat (IPR) untuk koperasi lokal.
“Dengan adanya IPR, penambangan ilegal bisa dikontrol melalui pembinaan dan pengawasan. Potensi alam NTB akan memberi manfaat besar bagi kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Menurutnya, koperasi tambang lokal bukan hanya badan usaha, tetapi juga gerakan sosial berbasis gotong royong dan kekeluargaan. “Sejarah membuktikan koperasi mampu menjadi penyangga ekonomi nasional. Dengan iklim usaha yang kondusif, kami dukung koperasi menjadi motor kemandirian ekonomi,” ujarnya.
Kapolda juga meminta dukungan jurnalis dalam mengedukasi masyarakat mengenai IPR melalui pemberitaan yang sejuk dan mencerdaskan. Selain itu, ia mengungkap tengah menyiapkan aplikasi edukatif untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di NTB. “Aplikasi ini bukan untuk memberi sanksi, tetapi mengedukasi pengguna jalan agar lebih tertib. Insya Allah segera kami luncurkan,” katanya.
Sementara itu, Ketua PWI NTB Ahmad Ikliludin menyampaikan apresiasi atas sambutan Kapolda dan jajarannya. Ia menegaskan komitmen PWI untuk terus bersinergi dengan kepolisian, khususnya dalam kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas wartawan. “Kami tetap menjaga independensi, namun juga bersinergi dengan semua pihak agar informasi yang disajikan berimbang, menyejukkan, dan mendorong pembangunan daerah,” ujar Iklil.
Dalam kesempatan tersebut, Iklil juga menyampaikan harapan agar kepolisian tidak lagi memanggil wartawan terkait pemberitaan yang telah sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. “Kami berharap langkah Polres Sumbawa yang memanggil tujuh media untuk klarifikasi pemberitaan dapat dihentikan,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Kapolda Hadi Gunawan langsung memerintahkan Kabid Humas Polda NTB AKBP Mohammad Kholid untuk berkoordinasi dengan Kapolres Sumbawa. “Segera koordinasikan agar penyidik memahami UU Pers,” tandasnya.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Sekretaris PWI NTB Fahrul Mustofa dan tiga pengurus lainnya. Dari pihak kepolisian, Kapolda didampingi Kabid Humas Polda NTB AKBP Mohammad Kholid. (*D1)
