Yayasan Pekka Gandeng Pemda dan PKK Lombok Timur Gelar Lokakarya Penguatan Pendidikan Perempuan Menuju Indonesia Emas.

Perwakilan Pekka Indonesia Desi Finayati Bersama Asisten III Sebagai Perwakilan Pemda Lombok Timur Dan Ketua TP PKK Hj.Ra'yal Ain Warisin Didampingi Ketua II Baiq Widiyani Astuti Di Rupatama 1 Kantor Bupati. Selasa, (22/07/2025).

Lombok Timur – Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) melalui Akademi Paradigta Indonesia menggandeng Pemerintah Daerah dan Tim Penggerak PKK Kabupaten Lombok Timur dalam menggelar Lokakarya bertajuk 'Penguatan Sistem Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Menuju Indonesia Emas', Selasa (22/7), bertempat di Rupatama I Kantor Bupati Lombok Timur.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan OPD terkait, seperti Dinas Sosial, Dinas PMD, Dinas P3AKB, Dinas Dikbud, Dinas Koperasi & UMKM, dan Dinas Ketahanan Pangan, serta sejumlah camat, kepala desa, NGO, media, dan perwakilan PKK desa.

Perwakilan Pekka Indonesia, Desi Finayati, dalam laporannya menyampaikan bahwa selama 20 tahun terakhir Pekka telah menjangkau lebih dari 2.000 desa di 27 provinsi. Namun, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memperluas jangkauan pendidikan pemberdayaan perempuan secara nasional.

“Sistem pendidikan pemberdayaan perempuan harus dibangun secara terstruktur. Perempuan di akar rumput harus diberi ruang berintegrasi dan berkolaborasi agar mampu menjadi pelopor pembangunan,” tegasnya.

Desi juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor serta evaluasi berkelanjutan untuk memperkuat peran perempuan dalam menghadapi kompleksitas masalah sosial di masyarakat.

Ketua TP PKK Lombok Timur, Hj. Ra’yal Ain Warisin, dalam sambutannya mengapresiasi Program Akademi Paradigta Indonesia (API) yang dianggap sejalan dengan semangat pemberdayaan yang diusung PKK.

“Program ini sangat relevan. Nantinya, API dan PKK bisa membangun kerja sama dalam melatih kemandirian perempuan untuk membangun rumah tangga yang tangguh,” ujarnya.

Sementara itu, mewakili Bupati Lombok Timur, Asisten III Bidang Administrasi Umum, dr. Sofiati Jamilah, menyampaikan bahwa kerjasama antara Pemda dan API telah berlangsung selama satu tahun dan memberi dampak positif bagi perempuan di daerah.

“Kami menyambut baik program ini karena sejalan dengan program SMART yang tengah dikembangkan Pemda Lombok Timur. Diharapkan kolaborasi dengan PKK, DP3AKB, dan Dinas Pendidikan dapat terus diperkuat,” ungkapnya.

Sofiati juga menyoroti pentingnya kemandirian perempuan dalam rumah tangga, termasuk kemampuan dalam mengelola keuangan dan mendukung ketahanan keluarga.

Dalam sesi panel, disampaikan bahwa terdapat empat sistem utama yang perlu diterapkan untuk mendukung pendidikan pemberdayaan perempuan secara berkelanjutan, yaitu:

1. Sistem pengembangan kurikulum belajar berbasis pengalaman perempuan.

2. Sistem penyampaian materi melalui metode pelatihan lapangan dan mentorship.

3. Sistem pelatihan berkelanjutan dengan dukungan anggaran rutin.

4. Sistem monitoring dan evaluasi terstruktur.

Pemateri dalam Lokakarya melibatkan Perwakilan Pekka Indonesia, Tim Penggerak PKK Kabupaten Lombok Timur Ketua Bidang II Bidang Pendidikan Dan Peningkatan Ekonomi Keluarga Baiq Widiyani Astuti dan Bappeda Lombok Timur.

Acara ini juga diwarnai dengan testimoni dari peserta program API asal Desa Selagek (Kecamatan Terara) dan Desa Sukamulia, yang membagikan pengalaman mereka dalam membangun potensi diri dan berkarya di desa masing-masing.

Sebagai latar belakang kegiatan, disebutkan bahwa berdasarkan data World Economic Forum (2021), peringkat Indonesia dalam ketimpangan gender menurun ke posisi 101, meskipun berbagai kebijakan dan program pemberdayaan telah diluncurkan. Oleh karena itu, diperlukan transformasi sistem pendidikan yang berpihak pada perempuan, berbasis komunitas, dan mengedepankan pengalaman hidup sebagai sumber utama pembelajaran.

Kabupaten Lombok Timur dipandang memiliki potensi besar dalam mengembangkan sistem pendidikan pemberdayaan perempuan sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045.

Kegiatan ini bertujuan membangun kesadaran kritis, menggali praktik baik dan inovasi, serta memperkuat komitmen lintas sektor dalam mewujudkan kebijakan pendidikan yang inklusif dan transformatif bagi perempuan di Indonesia. (DN)