Pemda Lombok Timur Tunjukkan Komitmen Perlindungan Sosial dalam Wawancara Paritrana Award 2025.

 

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur Saat Mengikuti Wawancara Paritrana Di Hotel Premier Park Mataram. Senin, (14/7/2025).

Mataram – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menunjukkan keseriusannya dalam memperluas perlindungan sosial ketenagakerjaan dengan mengikuti tahapan wawancara Paritrana Award 2025 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan berlangsung di Hotel Premier Park, Mataram, pada 14–15 Juli.

Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin (H.Iron) dan Sekretaris Daerah Drs.H.M.Juaini Taofik terlihat hadir dalam acara tersebut. Dalam wawancara bersama tim penilai yang berasal dari unsur pemerintah, akademisi, serta perwakilan pengusaha dan serikat pekerja, Bupati Warisin memaparkan berbagai langkah strategis yang telah dilakukan Pemkab Lombok Timur. 

Salah satunya adalah keberhasilan daerah ini dalam melampaui target kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan capaian lebih dari 30 persen.

“Kami mendorong perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya bagi pekerja formal, tetapi juga menyasar sektor informal dan kelompok rentan,” tegas Bupati H.Iron.

Pemda Lotim telah mewajibkan seluruh perusahaan dan pelaksana proyek konstruksi untuk mendaftarkan pekerjanya dalam BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, perangkat desa, termasuk kader dan satuan keamanan desa, juga akan diintegrasikan sebagai peserta aktif. 

Tak hanya itu, sebanyak 17 ribu petani tembakau pun masuk dalam skema perlindungan sosial tersebut sebagai bentuk perhatian terhadap sektor agraris yang rawan risiko kerja.

Komitmen pemerintah daerah juga mencakup kelompok masyarakat miskin yang akan dibantu untuk memperoleh kepesertaan secara gratis. Bahkan pekerja migran asal Lombok Timur beserta keluarganya dirancang untuk menjadi bagian dari skema perlindungan. Upaya yang sama juga menyasar 73 ribu pelaku UMKM di wilayah tersebut.

Bupati Warisin menyebut bahwa untuk mendukung pelaku UMKM, pemerintah telah menyiapkan skema bantuan berupa modal awal tunai sebesar Rp500 ribu hingga Rp1 juta. Di tahun berikutnya, bantuan tersebut akan dialihkan ke dalam bentuk iuran BPJS Ketenagakerjaan, agar perlindungan mereka dapat berlanjut tanpa terputus.

Menanggapi sumber pembiayaan program, Bupati menegaskan bahwa dana yang digunakan tidak berasal dari Dana Desa (DD), melainkan dari Alokasi Dana Desa (ADD), sehingga implementasinya lebih fleksibel tanpa memerlukan regulasi tambahan.

“Tujuan utama dari seluruh program ini adalah menjamin seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang bekerja di sektor informal, dapat merasakan manfaat perlindungan sosial. Ini juga bagian dari strategi menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan,” Imbuhnya.

Paritrana Award sendiri merupakan penghargaan bergengsi dari Presiden Republik Indonesia yang diberikan kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha atas dedikasi mereka dalam mendukung jaminan sosial ketenagakerjaan. Wawancara ini menjadi bagian dari proses penilaian di tingkat provinsi sebelum melaju ke seleksi nasional.

Selain Pemda Lombok Timur, sejumlah perusahaan dan badan usaha turut mengikuti wawancara sebagai kandidat penerima penghargaan, antara lain RS Lotim Medical Center, PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart), PT Aman Mineral Integrasi, serta Bank NTB Syariah dan PDAM Kabupaten Lombok Tengah.

Tim penilai terdiri dari berbagai tokoh penting, termasuk Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan NTB, serta akademisi dari Universitas Mataram dan UIN Mataram.

Melalui partisipasi aktif ini, Pemkab Lombok Timur berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam membangun sistem perlindungan sosial yang menyeluruh, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. (DN2).