Ingin Berkontribusi Untuk Kemajuan Ekonomi NTB, RTGH.Abdul Fatah Resmi Melamar Komisaris Bank NTB Syariah.

 

Foto Istimewa: RTGH.Abdul Fatah.

Mataram - RTGH. Abdul Fatah atau yang memiliki nama lengkap Dr.H.Lalu Abdul Fatah.Ak.,CA resmi mendaftar sebagai Komisaris Independen pada Bank NTB Syariah. Pria kelahiran Labulia Lombok Tengah pada 25 April Tahun 1970 ini mendaftar dan melengkapi semua berkas yang menjadi persyaratan via email pada tanggal 30 April 2025 lalu.

Dosen S2 yang masih aktif pada Institut Perbanan dan Universitas Trisakti ini  melayangkan surat lamaran ke Panitia seleksi Calon Anggota Direksi dan Komisaris PT.Bank NTB Syariah mengungkapkan keinginan kuatnya untuk memajukan ekonomi masyarakat NTB lewat Perbankan yang amanah.

Meskipun saat ini karena banyaknya tugas akademisi dan pekerjaan yang dilakoni didunia Perbankan Syariah membuatnya harus menetap di Jakarta. Ia siap untuk berkhidmat serius di Bank NTB Syariah demi kemajuan Bank Ekonomi Daerah manakala skill dan keilmuannya dibutuhkan.

Ulama dan juga Senior Perbankan yang pernah menjabat diposisi Komisaris Utama sekaligus pendiri Bank BPRS pertama di Indonesia yang bernama  Harta Insan Karima di Bekasi ini mengatakan alasannya ikut seleksi adalah ingin ikut turut serta berperan mendorong percepatan pembangunan ekonomi NTB. 

Melalui Penguatan Peran strategis Bank NTB Syariah, supaya kembali mengambil tanggung jawab sebagai Bank Pembangunan Daerah. Tidak hanya sebagai Bank Umum Syariah, sebagai 1 dari 10 an bank syariah yang mencari laba.

"Percepatan Pembangunan Ekonomi Daerah itu tidak cukup hanya dengan mengikuti arus perencanaan yang stabil seperti 25 tahun terakhir, tetapi harus ada lompatan strategis", ungkapnya dikonfirmasi Media DurariNTB.com. Sabtu, 3 Mei 2025.

Ia memaparkan bahwa lompatan strategis itu ada pada Restra NTB pada perubahan RPJMD wilayah Provinsi. Pentingnya lompatan strategis itu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen pertahun, 8 persen delta pertumbuhan itu harus meningkatkan GDP regional mencapai 8.persen x Rp 190 Triliun atau sekitar Rp. 16 Triliun. 

Lebih jauh pria asal Lombok Tengah yang menekuni dunia perbankan puluhan tahun ini menambahkan, pada angka PDRB Rp 190 Triliun, sumbangan masyarakat NTB pada ekonomi nasional hanya 1 persen,  padahal penduduk NTB 2 persen atau 5,6 juta. Itupun Ekonomi  digerakkan oleh Total APBD Pemprov dan dan APBD 10 Pemerintah Kabupaten/Kota yang mencapai Rp 23 Triliun. Sementara total APBD tersebut Rp 19 Triliun berasal dari APBN dan hanya 4 Triliun atau hanya 20 persen berasal dari PAD.

"Jika diberikan kesempatan, sekalian saya mau pulang kampung dan jadi penghulu di masjid desa, mengajar Agama dan Membina Moral dan Akhlaq masyarakat", tutupnya. (Sr)