Oleh: Mufdi Yahya
(Diaspora NTB di Surabaya. Bankir)
DurasiNTB.com - Sebagai orang NTB yang kebetulan 25 tahun berkarir di Bank asing, saya termasuk orang yang skeptis dengan Bank daerah, terlebih bank NTB. Semata-mata karena peduli. Saya mengikuti dengan seksama pemberitaan soal Bank NTB. Kebetulan saya juga pernah melakukan due diligence terhadap bank NTB untuk kepentingan Bank asing. Dimana saya bekerja guna keperluan penempatan Dana Pihak Ketiga di Bank NTB Syariah. Jadi, saya sangat tahu sejumlah detail di Bank NTB Syariah.
Pada akhirnya kami memutuskan membatalkan rencana penempatan dana tersebut. Bukan hanya karena kesehatannya yang menurun, tetapi lebih karena GCG (tata kelola) yang sangat buruk.
Meskipun akhirnya saya tidak berhasil meyakinkan manajemen bank saya untuk menempatkan dana sebagai pihak ketiga di Bank NTB Syariah (karena kondisi bank yg buruk). Namun sebagai putera NTB, saya terus mengamati perkembangan Bank NTB Syariah sambil harap-harap cemas.
Kebetulan ada 4 bank daerah lain yang ada dalam portofolio saya untuk penempatan modal pihak ketiga. Jadi saya bisa membandingkan betapa buruknya kondisi tata kelola Bank NTB Syariah dalam kurun waktu 2022-2025, dibandingkan bank daerah lainnya.
Periode paling menggeramkan tentu saja periode selama Pilkada dan pasca pilkada. Bank NTB Syariah dikelola selayaknya partai politik. Pengurus (Direksi dan Komisaris) terlibat aktif dalam pemenangan calon gubernur.
Di kalangan perbankan di NTB, ini bukan barang rahasia lagi. Semua orang tahu. Dan ini adalah residu dari penempatan jajaran pengurus yang mengedepankan pertimbangan politik, sama sekali bukan profesionalitas.
Info dari kalangan manajemen sendiri, bahkan 4 dari 5 komisarisnya buta perbankan. Hanya komisaris utama yang paham perbankan, itupun di bawah ketiak direktur utama. Buat mereka yang sudah biasa mengelola bank, ini jelas menunjukkan bahwa orang yang menunjuk para pengurus ini telah melakukan perampokan dan perusakan Bank NTB Syariah by intention and by design(memang dari sononya berniat merampok Bank NTB Syariah).
Kegeraman saya mencapai puncaknya ketika Dirut Bank NTB Syariah, Kukuh Raharjo, tiba - tiba mengundurkan diri tanpa tanggungjawab. Di puncak kerusakan kondisi tata kelola dan keuangan Bank NTB Syariah. Rumor di kalangan perbankan NTB, bapak ini takut bukan kepalang dengan PSP pendatang baru (gubernur terpilih) yang sangat paham perbankan dan paham situasi Bank NTB Syariah.
Bahkan per gosipan di kalangan perbankan di NTB menyebutkan bahwa pada periode kampanye pilgub, gubernur terpilih ini (PSP), yang saat itu masih berjuang untuk menjadi gubernur, sempat mengontak Dirut Bank NTB Syariah dan dalam kapasitas sebagai warga NTB sempat menegur keras bapak dirut ini karena melakukan transaksi perbankan yang jelas-jelas melanggar asas kepatuhan dan melibatkan langsung Bank NTB Syariah dalam politik praktis.
Pada saat Kukuh Raharjo mengundurkan diri sebagai Dirut Bank NTB Syariah, Bank ini dalam kondisi terburuknya. Tata kelola yang mengalami demoralisasi, kredit macet ratusan miliar rupiah tanpa prospek pelunasan akibat proses penyaluran yang tidak memenuhi standar kehati hatian dan akibat diintervensi oleh gubernur sebelumnya.
Kualitas SDM rendah bahkan banyak SDM dikelola pihak ketiga oleh LSM dan kelompok kroni gubernur lama yang sangat tidak profesional. Belum lagi selesai segala kebobrokan yang ada, bagai halilintar kita mendengar kabar sistem IT Bank NTB Syariah jebol oleh serangan siber.
Hampir Rp 200 Milyar uang operasional Bank NTBS melayang. Memang di periode yang sama beberapa bank lain juga terkena serangan siber. Tapi khusus Bank NTB Syariah, ada jejak tata kelola IT yang asal-asalan serta jejak ketidakpatuhan tata kelola IT yang disinyalir menjadi pintu masuk serangan itu.
Lalu siapa yang harus disalahkan dengan situasi ini? Jelas ini adalah kesalahan dan kejahatan berjamaah. PSP yang secara terbuka melakukan intervensi terlalu jauh dan untuk kepentingan diri serta kroni adalah salah satu sumber kehancuran. Direksi jelas adalah tertuduh utama. Mereka tahu mereka didudukkan disitu bukan karena profesionalisme.
Maka satu satunya cara bertahan adalah menjadi budak para majikan ini. Sambil melayani majikan, mereka juga melayani kepentingan mereka sendiri. Komisaris jelas terlibat.
Ada mekanisme evaluasi 3 bulanan. Ada RUPS tahunan yang bisa menjadi forum evaluasi. Tapi semua laporan direksi disetujui tanpa catatan. Pertama, karena tidak paham. Kedua, sikap masa bodo. Terserah Bank NTB Syariah mau jadi apa yang penting gaji komisaris tetap dibayar, apalagi kalau keuntungan proyek juga kebagian. Sekali lagi ini jelas-jelas dosa perbankan berjamaah. Semua terlibat secara langsung.
Ditengah keremukredaman ini, jujur saja, kehadiran PSP (gubernur) yang baru membawa angin segar. Saya sama sekalu tidak kenal pribadi figur ini kecuali apa yang saya tahu dari menontin debat calon gubernur. Saya mengamati seksama gerakannya. Langkah-langkahnya prudent dan terukur. Saya mendengar dari sejumlah orang di OJK bahwa PSP baru ini paham bisnis dan paham perbankan.
Tahu sangat detail persoalan di Bank NTB Syariah dan "dosa-dosa perbankan" yang terjadi. Bahkan kasarnya dia ini "korban" Bank NTB Syariah karena bank ini dimanfaatkan secara terbuka untuk mendukung lawannya.
Namun begitu, dia memulai pembenahan tanpa banyak bicara. Tanpa banyak bersolek di media. Sepertinya dia paham bahwa ini adalah bisnis kepercayaan. Fokus kepada upaya penyelamatan Bank NTB yang tinggal sejengkal ambruk.
Dia berkali-kali memanggil manajemen dan memberikan arahan ke arah perbaikan. Meski dia dihianati, karena manajemen menyebarkan "bocoran" di group-group wa, yang berbeda isinya dengan arahan yang dia berikan.
Tampaknya dia tenang saja menghadapi hingar bingar di group-group. Sepertinya dia tidak mau buang waktu berdebat dengan orang yang tidak paham dan tidak juga mau menyalahkan orang yang tidak paham. Dia memanggil pemegang saham untuk RUPS Luar Biasa yang saya dengar berlangsung 5 jam. Mungkin RUPS terpanjang dalam sejarah Bank NTB Syariah. Ini menunjukkan keseriusan memikirkan nasib bank ini, bukan sekedar tandatangan, stempel, lalu terima honor.
Tidak heran, putusan RUPS Luar Biasa memberikan direktif yang jelas. Dari situ saja kita bisa membaca good intension (niat baik) memperbaiki Bank NTB Syariah ke depan. Entah siapa yang mengedarkan, salinan hasil RUPS Luar Biasa itu beredar dimana-mana. Meski banyak yang prihatin atas kebocoran itu sekali lagi membuktikan hancurnya tatanan kerja di Bank NTB Syariah, namun banyak yang menyanjung isinya.
Salah satu mandat penting RUPS LB Bank NTB Syariah adalah mandat kepada PSP untuk membentuk pansel penjaringan dan seleksi terbuka pengurus baru Bank NTB Syariah dengan melibatkan lembaga profesional.
Disinilah ada salah paham salah seorang politisi tua NTB, Rahmat Hidayat, mengenai bagaimana mengurus sebuah perusahaan. Saya kebetulan saja membaca komentar politisi gaek yang kalau tidak salah juga ketua DPD PDIP NTB ini di salah satu media online. Intinya dia menyalahkan gubernur yang memerintahkan Bank NTB Syariah membiayai proses rekruitmen yang dilakukan oleh Pansel.
Pertama, pengambil keputusan tertinggi dalam sebuah struktur perusahaan adalah RUPS. Karena itu keputusan cerdas PSP mengadakan RUPS LB untuk memastikan keputusan yang berkekuatan hukum dapat dibuat untuk memulai proses pembenahan, di tengah belum siapnya dilakukan RUPS tahunan.
Kedua, karena RUPS adalah pembuat keputusan tertinggi perusahaan, maka keputusannya HANYA mengikat ke dalam perusahaan itu sendiri. Tidak mengikat kepada perusahaan lain, apalagi kepada pemerintah daerah yang levelnya di atas perusahaan karena dia pemilik saham pengendali.
Karena itu, logika RH bahwa salah menjalankan pansel dengan biaya Bank NTB Syariah adalah keliru secara legal maupun substantif. Karena perintah RUPS mengikat kepada manajemen dan bukan kepada Gubernur/Pemprov. Sejak kapan pemerintah daerah tunduk kepada perintah perusahaan yang menjadi miliknya?
Ketiga, H. Rahmat Hidayat tampaknya salfok alias salah fokus atau mungkin sengaja mengalihkan fokus. Seharusnya yang menjadi fokus adalah kredit macet akibat pelanggaran kepatuhan oleh pengurus yang nilainya ratusan milyar, kebocoran siber akibat kelengahan pengurus yang nilainya juga ratusan milyar, penyalahgunaan kewenangan di Bank NTB Syariah yang nilainya puluhan milyar.
Ini yang harusnya jadi fokus, bukan justru fokus ke pembiayaan pansel yang cuma beberapa ratus juta rupiah, jelas dasar hukumnya dan yang lebih penting lagi proses ini dilakukan justru untuk membenahi secara menyeluruh Bank NTB Syariah yang total masalah keuangannya kalau digabung lebih dari setengah triliun rupiah.
Semula saya mengira bapak Rahmat Hidayat ini hanya tidak paham logika perusahaan akibat kelamaan di politik. Belakangan setelah tahu bahwa salah satu komisaris Bank NTB Syariah saat ini adalah istrinya (termasuk salah satu yang dipergosipan karyawan Bank NTB Syariah dianggap buta tuli soal perbankan).
Saya jadi paham bahwa ini hanyalah trik trik usang para politisi tua buat mengamankan kepentingannya sendiri. Bikin ribut berharap diakomodir. Jadi kita paham bahwa diluar pengurus Bank NTB Syariah, Gubernur dan salah satu partai, ada juga jejak peran politisi tua dalam semua kerusakan ini.
Memasuki fase awal demensia, sepertinya politisi tua ini lupa partainya sudah dihukum rakyat dengan tidak jadi penguasa lagi agar tidak membuat kerusakan lebih besar. Pernah saya baca di media ribut-ribut dengan gubernur lama, rupanya keduanya bertemu di kepentingan yang sama: merampok Bank NTB Syariah. *Setali tiga uang*.
(Keterangan : Semua narasi diatas adalah statement langsung yang ditulis dan dikirim sebelumnya oleh Mufdi Yahya, sudah terkonfirmasi langsung hari ini, Rabu, (30/4/2025) dan siap dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan).
No comments:
Post a Comment