Penyuluh Agama Nyatakan Siap Jadi Garda Terdepan Dalam Penanganan Permasalahan Perkawinan Anak Di Desa.

Peserta Dialog Yang Terdiri Dari Perwakilan Penyuluh Kemenag Lombok Timur. Kamis, (10/7/2025).

Lombok Timur – Puluhan Penyuluh Agama Kantor Kemenag Lombok Timur menyatakan sikap siap menjadi salah satu garda terdepan dalam memberikan edukasi kepada anak dan orang tua melalui kegiatan disekolah maupun di dunia digital terkait tiga persoalan penting yang dialami anak anak usia sekolah. Diantaranya, Kekerasan seksual anak, Bullying atau perundungan dan Pencegahan Perkawinan Anak.

Hal itu disampaikan saat Yayasan Gemilang Sehat Indonesia (YGSI) menggelar dialog bertajuk Aktor Sosial dengan Pemangku Kepentingan di Kabupaten Lombok Timur bertempat di ruang rapat utama Kantor Kemenag Lombok Timur, Kamis (10/7/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri puluhan perwakilan penyuluh agama dan digelar sebagai bagian dari kerja sama antara YGSI dan Kemenag Lombok Timur dalam mengimplementasikan edukasi terkait 3 hal tersebut melalui sosialisasi di masyarakat dan pendekatan melalui modul belajar di sekolah.

Field Officer YGSI, Samsul Hadi, menjelaskan bahwa pihaknya fokus pada isu-isu terkait perkawinan anak, kekerasan berbasis gender, dan kekerasan terhadap anak. Di Nusa Tenggara Barat (NTB), menurutnya, tingkat perkawinan anak termasuk yang tertinggi di Indonesia.

“Program kami di NTB menyasar dua kabupaten, yaitu Lombok Tengah dan Lombok Timur. Dialog hari ini bertujuan mendorong keterlibatan aktif penyuluh agama dalam menyuarakan isu pencegahan perkawinan anak,” kata Samsul.

Ia menyoroti berbagai faktor yang menyebabkan maraknya perkawinan anak, seperti bullying, pola pengasuhan menitipkan anak kepada nenek, dan ketertutupan anak perempuan dalam menghadapi isu-isu seksualitas. YGSI berharap kerja sama ini menghasilkan khutbah Jumat bertema kekerasan seksual, bullying, dan perkawinan anak untuk disampaikan di masjid-masjid.

Samsul menambahkan, di sektor pendidikan, YGSI telah mengintegrasikan isu-isu tersebut ke dalam modul pembelajaran bernama PKRS, yang terbukti mampu menurunkan kasus bullying di sekolah. Ia menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang hadir atas kesediaannya ikut mengambil peran dakwah dalam mensosialisasikan bahaya perkawinan anak di desa - desa.

"Alhamdulillah kami sampaikan terimakasih kepada peserta yang telah sepakat untuk mau peduli menjadi garda terdepan dalam ikut mensosialisasikan dampak perkawinan anak ini di masyarakat", tuturnya.

Kasi Bimas Islam Kemenag Lombok Timur, H. Lalu Miftahussurur, S.Ag., dalam paparannya menyampaikan pentingnya edukasi berbasis agama dalam menangkal praktik perkawinan anak. Ia menyebut bahwa NTB menempati posisi teratas dalam kasus pernikahan anak di Indonesia.

“Kita tidak boleh berhenti berikhtiar. Koordinasi antara semua pihak mutlak diperlukan untuk menurunkan angka perkawinan anak,” ujar Miftahussurur.

Ia juga mengungkapkan bahwa pihak Kemenag sejak awal Juli ini telah bersurat ke masjid-masjid agar dalam khutbah Jumat juga mulai menyisipkan edukasi tentang bahaya perkawinan anak, bullying, bahaya judi online, Stunting dan moderasi beragama . Selain itu, ia menekankan perlunya modul ajar yang mengedukasi siswa mengenai kesehatan reproduksi dan pentingnya menjaga tubuh dari tindakan yang merugikan.

“Konten dakwah tentang bahaya perkawinan anak harus diperbanyak di media agar bisa merubah pola pikir masyarakat, terutama orang tua dan anak-anak,” tambahnya.

Dialog ini juga menjadi wadah penyampaian aspirasi para penyuluh di lapangan. Penyuluh Kecamatan Aikmel, misalnya, berharap YGSI turut menyasar wilayah Lombok bagian utara, yang menurutnya memiliki budaya pernikahan dini bernama Ngikut Aik—tradisi menikah setelah lulus SMP.

Sementara itu, Abdul Haris Rosidy, penyuluh dari Kecamatan Keruak, menilai perlunya penguatan literasi digital di kalangan anak-anak sebagai penyeimbang dari pengaruh negatif teknologi.

“Kerja sama antara penyuluh, penghulu, dan pemerintah daerah sangat penting untuk mengatasi kesenjangan sosial dan kemiskinan yang memicu praktik perkawinan anak,” ujarnya.

Ustadz Irawan Penyuluh Kec.Labuhan haji meminta YGSI dan Pemerintah Daerah agar bisa turun langsung ke lapangan. Melihat bersama dan mensosialisasikan bersama terkait apa yang menjadi agenda pembahasan dalam dialog. Mengingat, menurutnya Penyuluh tidak bisa berjalan berikhtiar sendiri tanpa campur tangan stakeholder yang lain.

"Ini kalau menurut saya PR kita bersama, memberikan edukasi secara bersama sama agar apa yang menjadi harapan kita diruangan ini tidak hanya sebatas angan dan selesai sampai disini saja, harus ada upaya berkelanjutan melibatkan semua pihak melihat dan sosialisasi langsung", tandasnya.

Semua Peserta sepakat dan siap mendukung program YGSI kolaborasi bersama Kemenag. Terutama soal pengimbasan lewat ceramah dan khutbah Jum'at. Mereka juga berharap hasil dialog ini dapat menjadi masukan nyata bagi lembaga pemerintah maupun NGO lain dalam menyusun langkah strategis pencegahan perkawinan anak, baik di tingkat daerah maupun nasional. (DN)