 |
| Bupati Lombok Timur, H.Haerul Warisin. |
Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Kamis (9/10), di Ballroom Kantor Bupati. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai forum strategis untuk menyepakati prioritas pembangunan, arah kebijakan, pagu indikatif, serta penyelarasan program daerah dengan pemerintah provinsi dan pusat.
Mengusung tema “Mewujudkan Iklim Investasi yang Mumpuni melalui Peningkatan Added Value Sektor Unggulan guna mencapai Titik Awal Kulminasi Pembangunan”, Musrenbang ini diarahkan menjadi pijakan menuju fase awal kulminasi pembangunan daerah pada tahun 2027.
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin dalam arahannya menegaskan pentingnya sinergi program antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat. Ia menekankan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus mengacu pada kebijakan yang lebih tinggi, termasuk program nasional.
“Program kita di kabupaten harus mengacu pada program provinsi yang juga mengacu pada program pusat. Menjemput program ke pusat menjadi penting,” tegasnya.
Menurut Bupati, perencanaan yang matang menjadi kunci dalam mendukung keberhasilan pembangunan. Ia mencontohkan sejumlah program nasional yang telah diimplementasikan di daerah, seperti Koperasi Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Di Lombok Timur sendiri tercatat terdapat 104 Koperasi Merah Putih dan 241 dapur MBG yang telah berjalan.
Bupati juga mengingatkan pentingnya menjaga capaian pembangunan yang telah diraih pada tahun 2025. Ia menekankan perlunya penguatan sektor pendapatan daerah, khususnya dari Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), serta upaya menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meski tidak memasang target peningkatan yang tinggi, ia berharap konsistensi capaian pembangunan tetap terjaga.
“RKPD ini harus menjadi rencana yang matang, sesuai Asta Cita, dan sesuai dengan Makmur Mendunia. Terus bekerja untuk membangun dan memajukan Lombok Timur yang lebih baik,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Lombok Timur Zaidar Rohman melaporkan capaian pembangunan tahun 2025 menunjukkan tren positif. Angka kemiskinan menurun dari 14,51 persen pada 2024 menjadi 13,53 persen, sementara pertumbuhan ekonomi mencapai 4,93 persen. Capaian tersebut menempatkan Lombok Timur pada posisi kedua dari 10 kabupaten/kota di Provinsi NTB.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 72,35 dengan usia harapan hidup 72,29 tahun. Indeks inovasi dan digital juga naik menjadi 58,74, sedangkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup melonjak dari 62,93 menjadi 72,05. Kinerja fiskal daerah tercatat mencapai Rp3,47 triliun atau 101,21 persen, yang menunjukkan kemampuan fiskal daerah semakin menguat dalam mendukung pembiayaan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan.
Perwakilan Bappeda Provinsi NTB, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Heri Agustiadi, menyampaikan bahwa RKPD Provinsi NTB mengusung tema “Orkestrasi Pembangunan Berkelanjutan” yang diharapkan selaras dengan RKPD kabupaten. Ia menegaskan pentingnya koordinasi intensif antara pemerintah kabupaten dan provinsi, serta menyebut program Desa Berdaya sebagai salah satu prioritas untuk mendorong pengelolaan potensi ekonomi desa.
Sementara itu, Ketua DPRD Lombok Timur M. Yusri menekankan pentingnya kesinambungan perencanaan pembangunan antara kabupaten, provinsi, dan pusat. Ia menyebut bahwa perencanaan harus berbasis data yang valid dan dilaksanakan secara konsisten.
“RKPD Kabupaten harus berkesinambungan dengan RKPD Provinsi dan pusat. Kolaborasi harus terus ditingkatkan demi terwujudnya Lombok Timur yang Sejahtera, Maju, Adil, Religius, dan Transparan,” tutupnya.
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kecamatan, serta penyerahan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris. Selain itu, turut dilakukan penandatanganan kerja sama antara Baznas Lombok Timur dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait kepesertaan Guru Tidak Tetap. (DN)
