 |
| Bupati H.Haerul Warisin Saat Menyampaikan Rekomendasi atas LKPJ di Kantor DPRD. Selasa, (7/4). |
Lombok Timur – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur menggelar rapat paripurna X masa sidang II rapat ke-2 dalam rangka penetapan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lombok Timur Tahun Anggaran 2025.
Rapat tersebut berlangsung di ruang utama DPRD, Selasa (07/04), dihadiri Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin, pimpinan dan anggota DPRD, jajaran Forkopimda, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam laporan yang disampaikan gabungan komisi DPRD, disebutkan bahwa pembahasan LKPJ telah dilakukan secara komprehensif bersama perangkat daerah terkait. Proses tersebut mencakup evaluasi capaian program, pelaksanaan kegiatan, berbagai permasalahan yang dihadapi, hingga langkah-langkah penyelesaian dalam seluruh urusan pemerintahan sepanjang Tahun Anggaran 2025.
Pada aspek keuangan daerah, DPRD mencatat kinerja positif Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp3,43 triliun atau 101,21 persen dari target, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp556,6 miliar atau 100,01 persen. Di sisi lain, realisasi belanja daerah tercatat sebesar 98,45 persen dari target yang telah ditetapkan.
DPRD juga menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis sebagai bahan perbaikan ke depan. Rekomendasi tersebut antara lain peningkatan PAD melalui ekstensifikasi sumber pendapatan, percepatan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui penguatan sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, perhatian terhadap kebijakan pupuk bersubsidi serta stabilitas harga komoditas pertanian, peningkatan sarana prasarana pendidikan, serta penurunan tingkat pengangguran terbuka melalui peningkatan partisipasi angkatan kerja.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas pembahasan LKPJ yang dinilai konstruktif.
“LKPJ Tahun Anggaran 2025 tidak hanya memuat capaian penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga langkah-langkah penyelesaian yang telah dilakukan pemerintah daerah,” ujarnya dalam sambutan.
Bupati menegaskan bahwa seluruh rekomendasi yang disampaikan DPRD akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Rekomendasi DPRD, baik terkait substansi penyusunan laporan maupun peningkatan kualitas kinerja pemerintahan ke depan, akan kami tindak lanjuti sebagai bagian dari mekanisme check and balance antara eksekutif dan legislatif,” tegasnya.
Ia juga menilai sinergi yang terbangun selama proses pembahasan mencerminkan kematangan demokrasi di Lombok Timur.
“Legislatif dan eksekutif harus terus menjadi mitra strategis dalam mendorong pembangunan daerah. Kami berterima kasih kepada pimpinan dan anggota pansus atas masukan yang sangat berharga,” tambahnya.
Menutup sambutannya, Bupati menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat sejak penyampaian hingga penetapan LKPJ. Ia berharap rekomendasi yang telah ditetapkan dapat menjadi bahan evaluasi penting guna meningkatkan efektivitas program pembangunan dan pelayanan publik di masa mendatang. (DN)
