 |
| drh. Hultatang, Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab.Lotim. |
Selong — Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Kabupaten Lombok Timur meminta Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk lebih memperhatikan keberadaan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan ternak di daerah.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner (Keswan dan Mavet), drh. Hultatang, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (13/4). Ia menilai, penguatan peran Puskeswan menjadi langkah strategis dalam mendukung peningkatan produktivitas dan kesehatan ternak di Lombok Timur.
Menurutnya, Puskeswan memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar lebih fleksibel dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan.
“Puskeswan menuju BLUD seharusnya bisa, karena saat ini Puskeswan kita belum maksimal sehingga tidak akan mampu bergerak maksimal dan maju jika tidak diperkuat,” ujarnya.
Ia menegaskan, optimalisasi fungsi Puskeswan sangat penting dalam mendukung kinerja Disnakeswan secara keseluruhan.
“Sebenarnya untuk mendukung Disnakeswan menjadi kuat, maka Puskeswan itu harus dimaksimalkan fungsinya,” katanya.
Lebih lanjut dijelaskan, peran Puskeswan sejatinya tidak berbeda dengan Puskesmas pada sektor kesehatan manusia, karena sama-sama memberikan pelayanan, baik dalam aspek produktivitas maupun reproduktivitas ternak. Hal ini mencakup upaya peningkatan populasi serta menjaga kesehatan hewan ternak agar tetap optimal.
“Puskeswan di setiap kecamatan memiliki keunggulan dalam meningkatkan populasi ternak dan menjaga ternak tetap sehat, sehingga nilai jual ternak meningkat dan berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat peternak,” jelasnya.
Selain itu, sistem layanan Puskeswan yang mencakup pola aktif, pasif, dan semi aktif di tengah masyarakat dinilai mampu mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan layanan yang menjangkau langsung peternak, potensi penerimaan daerah dari sektor peternakan dinilai cukup besar.
Untuk itu, Hultatang menekankan perlunya dukungan anggaran yang memadai bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskeswan dan sektor peternakan.
“UPT Puskeswan harus diberikan anggaran maksimal, baik untuk obat-obatan, ketersediaan bibit kawin suntik, maupun peningkatan fasilitas Puskeswan,” tegasnya.
Ia menambahkan, dengan pemberian kewenangan pengelolaan anggaran secara mandiri di tingkat UPT Puskeswan, maka pelayanan kepada masyarakat, khususnya peternak sapi, akan semakin optimal.
“Jika ini bisa diwujudkan, maka pelayanan meningkat dan PAD juga akan ikut meningkat,” pungkasnya. (DN)
