 |
| Wakil Bupati Lombok Timur H.Moh.Edwin Hadiwijaya Saat Menghadiri Rapat Koordinasi GPIPS di Halaman Kantor Bupati Lombok Tengah Rabu, (21/10). |
LOMBOK TENGAH – Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, mewakili Bupati menghadiri Rapat Koordinasi dan Seremoni Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (21/10/2026), di halaman Kantor Bupati Lombok Tengah.
Kegiatan bertema “SIGAP PANGAN: Sinergi Penguatan dan Akselerasi Produksi-Hilirisasi Pangan NTB” tersebut bertujuan memperkuat sinergi antardaerah, meningkatkan produksi pangan, dan mempercepat hilirisasi guna menjaga stabilitas harga serta kesejahteraan masyarakat.
Dalam arahannya, Gubernur NTB H. Lalu Muhammad Iqbal melalui Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, H. Lalu Moh. Faozal, menyoroti perkembangan inflasi yang perlu diantisipasi bersama.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan NTB pada September 2026 mencapai 4,18 persen, meningkat dari 3,01 persen pada Juli dan 4,03 persen pada Agustus. Angka tersebut berada di atas sasaran inflasi nasional dan inflasi nasional September yang tercatat 3,28 persen.
Tekanan inflasi terutama berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Pemerintah telah melakukan sejumlah intervensi, termasuk memperkuat Kerja Sama Antar-Daerah (KAD) untuk pasokan telur bersama Pemerintah Kota Bima.
Gubernur juga meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memetakan wilayah surplus dan defisit komoditas pangan sejak dini, khususnya cabai rawit, daging ayam, dan bawang merah. Pemantauan harga serta koordinasi dengan Bulog dan pelaku usaha juga perlu diperkuat untuk mengantisipasi gejolak harga.
Pemprov NTB menetapkan empat agenda utama pengendalian inflasi, yakni memperkuat produksi dan potensi pangan lokal, mengembangkan pertanian adaptif terhadap kondisi cuaca, mempercepat KAD dan hilirisasi pangan, serta mengintegrasikan tata kelola pengendalian inflasi di seluruh kabupaten/kota.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB, Hario Kartiko Pamungkas, mengatakan GPIPS merupakan langkah konkret di daerah untuk mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Menurutnya, gerakan tersebut bertumpu pada empat pilar, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif atau 4K.
Ia menegaskan, pengendalian inflasi tidak cukup hanya melalui intervensi harga jangka pendek, tetapi juga membutuhkan peningkatan produktivitas di sektor hulu dan percepatan hilirisasi pangan secara berkelanjutan.
Dalam kegiatan tersebut, Pemkab Lombok Timur menandatangani kesepakatan KAD dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Sumbawa Barat.
Kerja sama ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan dan mendukung pengendalian inflasi di NTB.
Kegiatan tersebut turut dihadiri para kepala daerah se-NTB, perwakilan Palang Merah Indonesia (PMI), serta Kepala BPS Provinsi NTB. (DN_1)
.jpg)
