 |
| Ketua Baznas RI, Prof.Dr.KH.Noor Achmad Saat Konferensi Pers Di Dampingi Bupati Lombok Timur H.Haerul Warisin. Kamis, (11/12). |
Lombok Timur — Ketua Baznas RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA, menyatakan Kabupaten Lombok Timur layak menjadi lokasi pembangunan Rumah Sehat Baznas (RSB). Hal itu disampaikan dalam konferensi pers didampingi Bupati Lombok Timur H.Haerul Warisin dan Ketua Baznas Provinsi NTB di Pendopo Bupati Lombok Timur, Kamis (11/12), setelah pihaknya melakukan survei langsung.
Prof. Noor menegaskan bahwa hasil survei menunjukkan RSB Lombok Timur memenuhi kelayakan untuk dibangun. “Setelah kami survei, RSB Lotim dinyatakan layak sehingga akan digelontorkan dana,” ujarnya kepada media.
Baznas RI menyiapkan anggaran lebih dari Rp 26 miliar untuk pembangunan fasilitas tersebut. Jika pembangunan berjalan sesuai rencana, Lombok Timur akan menjadi satu dari 30 kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai lokasi pembangunan RSB pertama di Indonesia.
Ketua Baznas RI juga menyebutkan bahwa RSB Lombok Timur berpotensi menjadi yang terbesar di Indonesia.
“Jika RSB Lotim berdiri, akan menjadi rumah sehat Baznas terbesar se-Indonesia,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Prof. Noor Achmad menambahkan bahwa pembangunan RSB dilakukan melalui kajian mendalam. Ia mengapresiasi keseriusan Bupati Lombok Timur yang dinilai aktif memperjuangkan keberadaan RSB di daerahnya.
“Pak Bupati adalah yang paling getol memperjuangkan Rumah Sehat Baznas. Kami sudah melihat langsung lokasi dan sangat menjanjikan,” ujarnya.
Baznas RI berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh kebutuhan teknis pembangunan RSB tersebut. Prof. Noor juga menegaskan bahwa pemilihan Lombok Timur sejalan dengan tujuan Baznas untuk meningkatkan layanan kesehatan sekaligus mendukung program pengentasan kemiskinan.
“Harapannya, Rumah Sehat Baznas di Lombok Timur benar-benar bisa dimanfaatkan masyarakat,” ucapnya.
Ia menutup pernyataan dengan menegaskan bahwa Baznas bekerja berdasarkan prinsip-prinsip syar’i dan regulasi nasional dalam rangka mendukung program prioritas pemerintah pusat. (DN)
